Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo memberikan misi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyelesaikan pembahasan dua Omnibus Law dalam 100 hari ke depan.
“Saya akan angkat jempol, dua jempol kalau DPR bisa selesaikan ini dalam 100 hari,” ujarnya dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2020 di Jakarta, Kamis (16/1/2020).
Menurutnya, Indonesia selalu menghadapi persoalan yang sama yakni defisit neraca transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan selama bertahun-tahun.
Masalah mendasar yang diakuinya di balik tak kunjung membaiknya neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan adalah banyaknya aturan yang menghambat.
“Problem-nya masih banyak aturan yang menghambat, baik UU, peraturan pemerintah, di tingkat pemda provinsi, kabupaten, kota. Ini meruwetkan kita semua,” katanya.
Dengan adanya Omnibus Law, Presiden Jokowi meyakini persoalan tumpang tindihnya aturan tersebut bisa direvisi dalam waktu sekaligus.
Hingga saat ini, dia mencatat keberadaan dua Omnibus Law yakni Undang-undang (UU) Cipta Lapangan Kerja dan UU Perpajakan bakal merevisi sekitar 79 undang-undang dan 1.244 pasal.
“Kalau ini betul-betul keluar, akan ada perubahan besar dalam pergerakan ekonomi kita. Minggu depan akan kita seragkan kepada DPR secara resmi,” tekannya.
