Bisnis.com, JAKARTA - Reformasi struktural yang tengah dilakukan pemerintah perlu dibarengi dengan upaya reindustrialisasi.
Hal ini diungkapkan oleh eEkonom CSIS Indonesia Fajar B. Hirawan saat dihubungi di Jakarta pada Rabu (11/11/2019).
Menurut Fajar, selain melakukan reformasi struktural seperti pengembangan sumber daya manusia (SDM), pemerintah juga perlu memperhatikan upaya reindustrialisasi. Hal ini penting mengingat sektor ini menyumbang sekitar 20% dari PDB Indonesia.
Upaya reindustrialisasi juga akan berdampak pada meningkatnya daya tarik indonesia terhadap investor asing. Hasilnya, tenaga kerja lokal dapat terserap dengan optimal serta menghasilkan produk yang berorientasi ekspor.
Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan produktivitas tidak akan berdampak apapun bila tidak ada upaya spesifik dalam membangun industri manufaktur Indonesia. Hal ini mencakup sejumlah hal seperti perbaikan perizinan, konsistensi kebijakan insentif fiskal, serta pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel dan kompetitif.
Sementara itu, dari sisi pengeluaran, pemerintah harus berhati-hati dalam merancang dan menjalankan kebijakan ekonomi yang berdampak langsung pada sektor konsumsi dan investasi. Bila terjadi kesalahan sedikit pun dalam pengambilan keputusan Fajar mengatakan dampaknya akan sangat besar terhadap kinerja perekonomian Indonesia.
"Saya optimistis angka 6% dapat tercapai jika faktor global kian pasti, serta diiringi konsistensi, kecepatan, dan ketepatan kebijakan pemerintah untuk melakukan reformasi struktural," ungkapnya.
Sebelumnya, Lead Economist for Indonesia dari Bank Dunia Frederico Gil Sander memaparkan Indonesia perlu melakukan reformasi struktural agar dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
Reformasi tersebut mencakup sejumlah hal yakni pengembangan SDM kualitas dunia, membangun lebih banyak infrastruktur dengan lebih cepat, melakukan manajemen SDA agar bisa mendapatkan sumber pemasukan tambahan, menarik investasi yang menyerap banyak tenaga kerja, dan mengkaji penerimaan dan pembelanjaan dalam APBN agar lebih efektif.
