Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tengah menyiapkan skema revitalisasi untuk mengatasi banyaknya Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) yang mangkrak.
Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi jumlah BUMDes mencapai 30.000 unit.
Rinciannya sekitar 2.188 unit mangkrak dan 1.670 lainnya tidak berkontribusi signifikan terhadap pendapatan desa.
“Jadi begini ada BUMDes yang sudah dibentuk kemudian ada beberapa yang tidak produktif atau kurang produktif. Ini yang perlu direvitalisasi,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar di Kantor Presiden, Rabu (11/12/2019).
Menurutnya, sejumlah BUMDes yang mangkrak hingga tak produktif tersebut disebabkan oleh keterbatasan akses pada pemasaran, permodalan, hingga kapasitas sumber daya manusia.
Adapun, dia mengungkapkan revitalisasi tersebut bakal mencakup penambahan modal, peningkatan jaringan, dan pendampingan.
Baca Juga
“Jadi BUMDes itu kan hasil dari inisiatif desa. Jadi kita tidak bsia menutup BUMDes. Yang bsia adalah memfasilitasi dan merevitalisasi,” jelasnya.
Abdul menambahkan kebanyakan BUMDes mengalami kesulitan berkembang karena persoalan jaringan.
Dia menyebutkan membangun jaringan bisnis tidaklah mudah, apalagi memastikan jaringan tersebut berkelanjutan dan berkesinambungan.
“Namanya perdagangan butuh jaringan yang sustainable, butuh produksi yang juga sustainable. Nah mungkin terjadi proses di situ yang kurang maksimal karena perlu pendampingan,” urainya.
