Bisnis.com, JAKARTA - Pengembangan sektor kelautan dan perikanan dinilai masih belum mendapat dukungan anggaran yang optimal dari pemerintah.
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin untuk menyatakan dukungan politik serta masukan terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus ditingkatkan. Hal tersebut mencakup bidang penangkapan, budi daya, sumber daya manusia, pengawasan, hingga penelitian..
Namun, untuk mendukung berbagai rencana pengembangan ini, Sudin mengatakan anggaran belum sepenuhnya berpihak kepada sektor kelautan dan perikanan. Pasalnya, anggaran cenderung mengalami penurunan.
"Anggaran pada tahun 2014 Rp6 triliun. Naik pada 2015-2016 menjadi Rp10 triliun, kemudian pada tahun 2017 turun menjadi Rp9 triliun. Tahun 2018 Rp7 triliun, dan tahun 2019 Rp5 triliun," paparnya dalam Rakornas KKP 2019, Rabu (4/12/2019).
Ia juga menyampaikan bahwa proses budi daya di sektor kelautan dan perikanan perlu pengawasan yang baik.
"Kami pernah ke Lampung, ternyata pemerintah provinsi mengeluarkan izin sedot pasir di laut, sedangkan wilayah tersebut sangat dekat dengan Gunung Anak Krakatau," jelasnya.
Menurutnya, jika izin seperti ini terus diberikan, dampaknya akan terlihat dalam beberapa tahun ke depan. Ia pun mengimbau agar izin untuk sedot pasir di laut jangan diberikan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menerima masukan-masukan tersebut dan mengatakan bahwa pihaknya juga sudah merealisasikan beberapa program. "Salah satu programnya itu jemput bola. Edukasi bagi nelayan tentang manfaat kebijakan yang ada, supaya memudahkan bantuan yang akan diberikan," katanya.
