Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

6 Program Kemenkop UKM Dukung Pengembangan Ekonomi Syariah

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkapkan pihaknya akanmenjalankan beberapa program strategis dalam pengembangan industri halal di Indonesia.
Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkapkan  pihaknya akan menjalankan beberapa program strategis dalam pengembangan industri halal di Indonesia. 
 
Dia mengatakan dalam perkembangan industri syariah global, Indonesia masih berada pada ranking 4 industri pariwisata halal, ranking 2 untuk busana Muslim, dan ranking 10 untuk keuangan syariah.
"Sedangkan untuk produk makanan halal, kita belum masuk 10 besar dunia, yang masih diduduki UEA, Malaysia, Brazil, Oman, Jordan, Australia, Brunei, Pakistan, Sudan, dan Qatar," kata Teten.
 
Hal itu dia sampaikan di acara International Halal & Thayyib Conference 2019 di Kampus Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Rabu (27/11/2019) seperti dikutip dari keterangan tertulis. Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin dan dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. 
 
Adapun langkah strategis dimaksud, pertama, memperluas pasar produk dan jasa dengan fokus pada sektor busana Muslim. Kedua, akselerasi pembiayaan dan investasi, dengan fokus pada keuangan syariah. 
 
"Kita akan mendongkrak penyaluran dana bergulir dengan prinsip syariah melalui LPDB KUMKM, fasilitasi KSPPS untuk menjadi penyalur KUR, hingga fasilitasi KSPPS untuk menjadi penyalur kredit Ultra Mikro," kata Teten.
 
Ketiga, memberikan kemudahan dan kesempatan berusaha di antaranya, dengan deregulasi lewat penerbitan omnibus law, HAKI, kebijakan afirmasi untuk perpajakan, pengupahan, dan sertifikasi. 
 
"Di samping itu, kita akan memasukkan produk UMKM ke dalam e-katalog. Intinya, kita akan menerapkan pelayanan satu pintu," ujarnya.
 
Keempat, meningkatkan daya saing produk dan jasa dengan fokus makanan halal. Kemenkop akan membuka konsultasi dan sosialisasi sertifikasi halal, hingga fasilitasi pendaftaran sertifikasi halal. 
 
Kelima, pengembangan kapasitas manajemen SDM dengan fokus halal travel. "Kita akan mengembangkan wellness tourism berbasis inklusif business, peningkatan kapasitas usaha di bifang ecotourism, dan pengembangan SDM pengelola homestay," ujar Teten
Dia berharap Pemda gencar membangun homestay agar pariwisata memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
 
Keenam adalah koordinasi lintas sektor mewujudkan pemberdayaan koperasi dan UMKM melalui kebijakan satu pintu.
 
Sementara itu, dalam sambutan pembukaannya, Wapres RI KH Ma'ruf Amin mengapresiasi acara semacam ini sebagai bentuk nyata untuk mempromosikan industri halal dan mendukung pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.
Menurutnya, saat ini merupakan momentum yang baik dalam mengembangkan potensi produk halal yang dimiliki Indonesia. 
 
"Potensi pasar produk syariah di dunia terus meningkat. Dan terkait sertifikasi halal, Indonesia merupakan yang terbaik di dunia. Terlebih lagi, Universitas Brawijaya merupakan kampus pelopor pengembangan ekonomi syariah di Indonesia," tuturnya. 
 
Dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Brawijaya Nuhfil Hanani menuturkan pihaknya bertekad menjadikan studi halal menjadi Center of Excellence, pusat-pusat pertumbuhan studi tentang halal.
Cakupan studinya mulai dari aspek material halal, teknologi yang berbasis proses produksi halal, gizi dan kesehatan, penguatan regulasi halal, pengembangan ekonomi halal yang didukung keuangan Islam, pariwisata dan media halal, pengembangan literasi dan penguatan masyarakat. 
 
Universitas Brawijaya juga bertekad untuk mempelopori penciptaan tenaga handal yang memiliki pengetahuan dan keterampilan memajukan industri halal dari jenjang S1.
"Menggalakkan forum-forum ilmiah yang mengkaji secara rutin perkembangan ekosistem halal. Salah satunya dengan mengadakan International Halal Festival setiap tahun," kata Nuhfil.
 
Menurut Nuhfil, keterkaitan ekonomi halal, industri halal, dan sistem keuangan Islam, menjadi faktor penentu bagi perkembangan ekosistem halal secara keseluruhan.
"Kita mengakui bahwa kita cukup terlambat untuk memulai menekuni sektor ini. Bandingkan dengan negara jiran Malaysia yang lebih satu dasawarsa membangun kebijakan terpadu ekosistem halal. Negara menjadi faktor kunci di sini", tuturnya.
 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Ropesta Sitorus
Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper