Bisnis.com, DEPOK - Pendapatan diaspora Indonesia dan pariwisata dapat dimanfaatkan pemerintah sebagai tumpuan dalam upaya menekan defisit neraca perdagangan. Potensi jangka pendek sektor ini yang mencapai US$5 miliar perlu dimanfaatkan pemerintah secara berkelanjutan.
Hal ini diungkapkan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Ari Kuncoro saat ditemui di Depok, Jawa Barat pada Rabu (27/11/2019).
Menurut Ari, pemerintah dapat memanfaatkan beberapa sektor lain guna menekan neraca perdagangan yang masih defisit. Pemerintah dinilai akan kesulitan apabila masih mengandalkan ekspor komoditas karena sebagai price taker, Indonesia harus mengikuti harga yang ditetapkan untuk sebuah komoditas.
Salah satu yang dapat dimanfaatkan adalah penerimaan dari diaspora Indonesia yang tinggal di luar negeri. Potensi pendapatan yang dihasilkan pada sektor ini sebenarnya cukup tinggi.
"Saat ini, sudah banyak masyarakat Indonesia yang bekerja selain sebagai TKI dan tinggal di negara lain."
Ia melanjutkan, banyak orang Indonesia yang berprofesi sebagai perawat, awak kapal, koki, dan sebagainya di luar negeri. Secara jangka pendek, Ari memperkirakan negara dapat meraup penerimaan sekitar US$4 miliar sampai US$5 miliar per tahun.
"Jadi kita sedikit meniru Filipina yang melakukan hal yang sama untuk meningkatkan penerimaannya," jelasnya.
Sektor lain yang menurut Ari dapat menjadi tumpuan negara adalah pariwisata. Menurutnya, pemerintah dapat mengoptimalkan jumlah kunjungan wisatawan lokal ke tempat-tempat wisata di Indonesia.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) pada 2018 tumbuh 12,37% menjadi 303,4 juta kali dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selama 5 tahun dari 2013 hingga 2018, perjalanan wisnus telah meningkat lebih dari 21%.
Selain itu, jumlah belanja wisnus pada 2018 naik 12,89% menjadi Rp291 triliun. Jumlah ini lebih besar bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya senilai Rp246,85 triliun. Dalam rentang waktu 2013 hingga 2018, belanja wisnus meningkat 63,6%.
Ari mengatakan, bila ingin memanfaatkan sektor ini secara berkelanjutan, pemerintah perlu memperbaiki kurikulum pendidikan sejak tingkat dasar. Kemampuan-kemampuan seperti public speaking, bahasa, dan lainnya perlu diajarkan sejak dini karena nantinya dapat dimaksimalkan pada tingkat pendidikan lebih lanjut.
Lebih lanjut, Ari menyarankan pemerintah juga perlu meningkatkan kebijakan terkait dengan vokasi. Dengan demikian, Indonesia dapat menghasilkan tenaga kerja yang mampu bersaing di ranah global dan dapat diekspor untuk membantu perekonomian negara.
"Infrastruktur pendukung kita sudah cukup bagus, pemerintah juga sudah mengarahkan kebijakan-kebijakan ke bidang ini. Saya yakin, sektor ini bisa berkontribusi maksimal ke depannya," katanya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Oktober 2019 mencatat neraca perdagangan pada Oktober 2019 surplus sebesar US$161,3 juta. Perolehan ini meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang defisit US$163,9 juta. Meski demikian, neraca perdagangan sepanjang Januari-Oktober tercatat masih defisit sebesar US$1,79 miliar.
Sementara itu, ekspor pada Oktober tercatat sebesar US$14,92 miliar, naik 5,92% bila dibandingkan dengan bulan lalu sebesar US$14,1 miliar. Sementara itu, impor naik 3,57% dari US$14,26 miliar pada September menjadi US$14,77 miliar.
