Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surya Tjandra akan fokus pada sinergi dan pemetaan dalam penyelesaian konflik lahan pada tahun pertama menjabat.
Sebelum lebih dalam pada penyelesaian konflik lahan, Surya juga tengah mempelajari tipologi, hingga siapa aja pihak-pihak yang bisa mendorong itu jalan penyelesaian sengketa lahan.
"Saya sedang mempelajari penyelesaian konflik. Karena dalam penyelesaian konflik, tak hanya BPN yang berperan, semua pihak saling terkait. BPN juga bergantung pada pihak lain dan fokus saat ini adalah connecting the dots dan mencari titik solusi," ungkapnya kepada Bisnis, Selasa (19/11/2019).
Langkah kongkret yang dilakukan oleh Surya, seperti membangun pertemuan rutin dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Kementerian BUMN. Konflik yang acap kali terjadi adalah KLHK dengan masyarakat.
Surya juga akan menggunakan arbitrasi, mediasi, kompromi dan prinsip pareto maksimum dalam menyelesaikan konflik agraria. Menurutnya, bila sebagian besar pihak merasa dirugikan maka hal tersebut perlu diperhatikannya.
Salah satu sumber konflik agraria di Indonesia adalah klaim masyarakat di tanah HGU yang dimilki BUMN dan konflik lahan antara masyarakat dan KLHK.
Dia mengungkapkan bahwa pengalamannya bekerja di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan organisasi pendamping buruh bakal memberikan sisi-sisi lain yang lebih mengutamakan korban-korban konflik agraria.
Selain fokus pada penyelesaian konflik agraria, alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini juga berencana membangun sistem di BPN. Sistem yang dimaksud adalah saat menteri atau wakil menteri tak ada, maka sistem tata kelola tetap berjalan dengan baik.
Surya juga berencana untuk menyiapkan laporan secara reguler kepada presiden, seperti laporan triwulanan. Dengan adanya laporan rutin, maka kinerja bisa dievaluasi secara rutin, sehingga terjadi pembenahan yang lebih terstruktur dan jelas.
.jpg?w=300&h=221)
