Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta konten Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang bisa diimplementasikan.
Menurutnya, Indonesia kaya dalam perencanaan tetapi miskin dalam eksekusi sehingga proses eksekusi dan efektivitas RPJMN harus menjadi prioritas.
"Peta jalan yang jelas, tahapannya seperti apa, rutenya apa saja dan betul-betul realistis bisa dilakukan. Jangan abstrak, jangan normatif," katanya dalam Sidang Kabinet RPJMN 2020-2024 di Kantor Presiden, Kamis (14/11/2019).
Dalam hal ini, Jokowi menginginkan RPJMN menjadi panduan praktis dan bukannya sebuah dokumen formalitas karena RPJMN harus menjadi pegangan untuk melangkah ke arah yang lebih maju.
"Targetnya harus betul-betul terukur, dikalkulasi yang baik dengan memperhitungkan berbagai aspek termasuk konteks ketidakpastian ekonomi global sekarang ini," tekannya.
Dia mencontohkan target pertumbuhan ekonomi harus dikalkulasi dengan baik, begitu pula dengan penurunan kemiskinan yang harus dicapai dalam periode waktu tertentu.
Sidang kabinet kali ini merupakan kedua kalinya sejak Jokowi membentuk Kabinet Indonesia Maju. Adapun, sejumlah menteri dan kepala lembaga negara yang hadir antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
