Bisnis.com, JAKARTA - PT Aplikasi Karya Anak Bangsa pemilik merek Gojek Indonesia masih mempelajari skema pelaksanaan Tol Laut yang akan melibatkan startup guna menghilangkan monopoli dalam program angkutan laut bersubsidi tersebut.
SVP Public Policy and Government Relations Gojek Indonesia Panji Ruky mengungkapkan pihaknya memang sudah menjajaki kerja sama dengan pemerintah dalam program Tol Laut.
"Saat ini, kami masih mempelajari hal tersebut dan akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk melaksanakan langkah selanjutnya,” paparnya saat dihubngi Bisnis.com, Rabu (6/11/2019).
Dia menyambut baik dan mendukung upaya pemerintah dalam melibatkan pihak swasta khususnya perusahaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi layanan logistik antarpulau tersebut.
Menurutnya, pelibatan Gojek di program pemerintah sesuai dengan visi perusahaan untuk menghilangkan kendala dalam kehidupan sehari-hari sesuai tanda pagar (tagar) yang digaungkannya, yakni #PastiAdaJalan.
“Kami menyambut baik serta mendukung upaya pemerintah mengajak pihak swasta khususnya perusahaan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan transportasi dan logistik antarpulau di Indonesia," jelasnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan akan menggandeng perusahaan layanan online PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dalam rangka digitalisasi pelayanan dengan menggunakan aplikasi berbasis digital (e-commerce) guna meningkatkan layanan Tol Laut.
Pelibatan startup untuk memdahkan proses pemesanan kontainer secara transparan dan dapat membagi muatan secara fair kepada shipper yang ada di daerah Terpencil, Tertinggal, Terluar dan Perbatasan (3TP).
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Wisnu Handoko menuturkan platform digital ini diharapkan memberikan peluang yang lebih mudah.
"Karena masyarakat Indonesia yang sudah mulai terbiasa menggunakan aplikasi seperti Gojek untuk berbagai pemesanan transportasi," ujarnya.
Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu mencurigai ada monopoli harga Tol Laut. Sebagai salah satu solusi dalam menghentikan praktek monopoli program Tol Laut tersebut, Kemenhub bersama dengan seluruh pemangku kepentingan dan shipper/consignee melaksanakan evaluasi kuota muatan dan pengawasan disparitas harga barang.
