Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan mengidentifikasi potensi monopoli program Tol Laut banyak terjadi di daerah timur seperti Maluku dan Papua.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Wisnu Handoko mengatakan temuan itu merupakan hasil rapat evaluasi menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu terkait dengan dugaan monopoli dalam penyelenggaraan Tol Laut.
"Kita mengidentifikasi pola potensi monopoli terjadi itu di titik mana, hasil identifikasi kami dugaan praktik monopoli tersebut terjadi di daerah timur, seperti Maluku dan Papua," katanya dalam siaran pers, Sabtu (21/11/2019).
Menurutnya, pihaknya telah menindaklanjuti pemeriksaan dan evaluasi Tol Laut sesuai arahan Presiden Joko Widodo melalui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi agar lebih menyoroti Maluku dan Papua.
Perwakilan dari Kementerian Perdagangan Hamida menuturkan bahwa Tol Laut juga menjadi salah satu tanggung jawab dan tugas Kementerian Perdagangan, yakni sebagai pemonitor kuota muatan.
Dia menilai setiap daerah minimal harus terdapat tiga pelaku usaha yang melakukan pengiriman barang. "Kalau ada satu atau dua itu diduga akan ada monopoli, tetapi jika sudah mendekati closing time maka ketika tidak ada mengajukan permintaan booking lagi maka kita akan tetap memberikan kepada yang order," kata Hamida.
Baca Juga
Berdasarkan pengamatan, Tol Laut baru bisa menurunkan harga sekitar 10 persen-20 persen dari harga normal hanya beberapa saat ketika kapal datang.
“Makanya itu kita maunya kontinuitas dari kapal ini harus ditingkatkan, jangan hanya 3 minggu atau 2 minggu sekali kalau bisa setiap minggu datang ke situ,” tegas Hamida.
Selama ini, dia juga menilai bahwa Tol Laut berhasil menjaga kestabilan harga. Setidaknya harga tidak sampai melonjak pada Hari Besar Keagamaan Nasional (KBKN) atau terjadi cuaca buruk, sehingga tidak sampai menciptakan lonjakan harga dan tetap stabil.
