Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan meningkatkan jumlah guru produktif sebagai bentuk revitalisasi terhadap sistem pendidikan vokasi atau sekolah menengah kejuruan (SMK).
Deputi IV Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Kemenko Perekonomian, Rudy Salahuddin mengatakan, selama ini salah satu masalah pendidikan SMK adalah minimnya jumlah guru produktif.
“Permasalahan SMK juga kan ada di guru-gurunya. Guru produktif kita sangat sedikit, 20% dari keseluruhan jumlah guru di Indonesia,” katanya kepada Bisnis.com, belum lama ini.
Sisanya, imbuhnya, adalah guru adaptif (yaitu guru bahasa, guru agama) dan guru normatif yang mengajarkan matematika (hitung-hitungan).
Salah satu upaya untuk memperbanyak guru produktif adalah dengan mentransfer guru adaptif dan normative menjadi guru produktif dengan metode training of trainer.
“Pelatihnya bisa diambil dari pelaku industri atau orang industri yang sudah pensiun.”
Dalam hal ini, dia mengaku belum bisa menuturkan berapa target guru yang akan diubah jadi guru produktif pada tahun ini.
“Kalau yang di Kementerian Perindustrian ada 2.000 guru tahun ini. Kemenperin selama 2019 ini ditargetkan 2000 guru, yang pasti 2020 anggaran vokasi/ SMKsemakin besar.”
Wakil ketua Kadin bidang Ketenagakerjaan, Anton Supit mengatakan, dalam hal reformasi SMK, pihak industri mengusulkan agar pensiunan industri bisa diserap sebagai guru produktif.
“Vokasi/SMK itu artinya dual system atau sistim ganda,satu kaki di industri yang satu di sekolah,tapi sambil menunggu kesiapan industri,guru produktif memang harus ditambah dan sebaiknya di ambil dari pensiunan industri,” kata Anton, Senin (21/10/2019).
Kendati demikian, dia mengaku sampai saat ini masih belum mengetahui detil perihal revitalisasi SMK yang dimaksud oleh pemerintah.
“Kami tak bahas detil, hanya prinsipnya. Karena itu pembentukan Komite Vokasi Nasional perlu segera untuk mengatur hal hal ini.”
Sebelumnya, Mendikbud Muhadjir Effendi mengatakan pihaknya bersama kementerian tenaga kerja, kemenperin dan lembaga terkait akan melakukan revitalisasi 5.000 SMK hingga 2024.
Dalam hal ini, salah satu contoh revitalisasi yang dilakukan adalah kurikulum sekolah. Nantinya, kurikulum SMK akan berdasarkan demand based atau sesuai yang dibutuhkan pelaku usaha.
“Kurikulumnya akan dibuat oleh pelaku usaha, dengan pengawasan pemerintah,” katanya, Senin (7/10/2019).
Dia menuturkan, dengan kurikulum itu prosentase siswa belajar di kelas hanya 40%--30% saja, sisanya mereka akan melakukan praktik langsung di lapangan.
“Jadi ketika sudah lulus dia siap kerja.”
Saat ini, tambahnya, perusahaan tidak lagi menanyakan ijazah pelamar, namun yang ditanyakan apa kompetensi yang dimiliki. Oleh karena itu, yang diperlukan saat ini adalah sertifikat kompetensi. Sejumlah perusahaan besar seperti Google saat ini tidak lagi mensyaratkan ijazah melainkan kompetensi. Dengan pendidikan vokasi/kejuruan
Adapun, revitalisasi pendidikan vokasi ini akan fokus pada lima sektor yakni pariwisata, pertanian produktif, pertambangan, kemaritiman dan ekonomi kreatif.
