Setumpuk Pekerjaan Rumah di Sektor Agribisnis

Tantangan sektor pertanian untuk 5 tahun ke depan belum beranjak dari yang dihadapi sebelumnya. Desakan perbaikan data guna mendukung navigasi kebijakan dan konsolidasi di berbagai lini masih mengisi daftar pekerjaan rumah periode selanjutnya.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah mencatat pembenahan dari sisi data sejatinya telah terlihat melalui kebijakan satu pintu data produksi padi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA) yang dimulai pada 2018 lalu. 

“Sektor pertanian berhasil update produksi beras dengan sistem KSA sehingga ke depan penentuan impor akan lebih terarah karena data produksi lebih jelas,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (18/10/2019). 

Terlepas dari membaiknya data beras, Rusli memperingatkan perlunya mewaspadai pergeseran sumber inflasi dari tanaman pangan menuju protein. Dia mengatakan hal ini berpotensi terjadi seiring meningkatnya perekonomian penduduk. 

“Semakin tinggi pendapatan masyarakat, kemampuan untuk memperoleh sumber protein akan semakin tinggi. Jangan sampai inflasi yang sebelumnya karena bahan makanan pokok, nanti akan bergeser ke daging atau telur,” tuturnya.

Inflasi bahan makanan selama empat tahun terakhir tercatat terjaga di bawah 6% dengan rincian tertinggi sebesar 5,69% pada 2016 dan terendah menyentuh 1,26% pada 2017. 

Terlepas dari capaian tersebut, Rusli mengemukakan sejumlah sumber protein masih memiliki andil dalam inflasi. Harga daging sapi segar pun disebut Rusli belum bisa mencapai harga di bawah Rp100.000 per kilogram seperti janji Presiden Joko Widodo. 

Rusli mengemukakan populasi sapi lokal sebenarnya memadai bagi Indonesia untuk swasembada. Namun, hal itu urung terwujud lantaran sebaran sapi yang tak merata dan minimnya rantai pasok yang menjamin pemenuhan kebutuhan bagi konsumen. 

Hal ini lah yang menjadi salah satu faktor harga daging sapi lokal yang lebih mahal dan membuat Indonesia kerap melakukan impor untuk stabilisasi harga. “Ke depannya pemerintah perlu merencanakan pengembangan peternakan yang modern dan terkonsolidasi,” ujar Rusli.