Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan mengundang 60 peserta untuk mengikuti bimbingan teknis keselamatan pelayaran guna meminimalisasi kecelakaan-kecelakaan kapal.
Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut Sudiono mengatakan bahwa peserta tersebut berasal dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta para pemilik dan operator kapal di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
"Saya berharap dengan kegiatan Bimbingan Teknis [Bimtek] kepedulian kita terhadap aspek keselamatan lebih meningkat. Sehingga zero accident dapat terwujud," tuturnya saat membuka kegiatan Bimtek Keselamatan Pelayaran Periode IX Semarang, Jawa Tengah, Rabu (9/10/2019).
Kasubdit Pengukuran, Pendaftaran, dan Kebangsaan Kapal Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Diaz Saputra menambahkan bahwa kegiatan itu bertujuan meningkatkan keselamatan pelayaran serta memberikan tambahan wawasan tentang pentingnya budaya keselamatan pelayaran.
"Kami berharap bimbingan teknis ini dapat memberikan wawasan bagi masyarakat dalam mengimplementasikan keselamatan pengoperasian kapal sehingga menekan angka kecelakaan kapal,” kata Diaz.
Adapun, materiyang disampaikan antara lain penegakan hukum dan pelaksanaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi kapal tradisional, Sterilisasi Pelabuhan Melalui Penerapan Tata Letak (Layout) Zonasi dan Kebutuhan Alat Pengaman.
Baca Juga
Selaint itu, terdapat materi Penerapan SOP Mekanisme Pelayanan Penumpang, Barang, dan Kendaraan; Investigasi Kecelakaan untuk Keselamatan Pelayaran; Navigasi Pelayaran; Prosedur Pemeriksaan Kesehatan bagi Pelaut; dan Prosedur pemeriksaan serta sertifikasi kapal.
Beberapa narasumber yang menyampaikan materi tersebut yakni perwakilan dari Direktorat Polair Polda Jawa Tengah, Lantamal TNI AL, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, serta Akademi Pelayaran Niaga (AKPELNI) Semarang.
Selain itu terdapat Direktur KAPI, Kementerian KKP, DPP GAPASDAP (Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan), DPP INSA (Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia), PT. Pelindo II, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat Kepelabuhanan, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Kenavigasian, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, serta Balai Keselamatan Kerja Pelabuhan.
_1692871492.jpg?w=348&h=261)
