Bisnis.com, JAKARTA - Kedaulatan Indonesia di wilayah Selat Malaka-Selat Singapura dinilai masih lemah. Pasalnya, wilayah Indonesia tersebut seringkali dicemari dengan tumpahan minyak dan sampah kapal yang berasal dari lalu lintas pelayaran antara tiga negara yakni Singapura, Malaysia dan Indonesia.
Pakar Kemaritiman Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Raja Oloan Saut Gurning menuturkan bahwa Indonesia seharusnya memiliki kedaulatan yang lebih, atas pemanfaatan wilayah teritorialnya.
Menurutnya, Indonesia menjadi pihak yang paling dirugikan atas posisi teritorial laut yang paling banyak dilewati sebagai jalur pelayaran strategis dalam perdagangan.
Selain itu, peraturan kepanduan yang kini diubah menjadi bersifat sukarela (Voluntary) menyebabkan banyak kapal yang melewati perairan tanpa menggunakan jasa pandu.
"Seharusnya setiap kapal yang melewati selat Malaka harus dipandu karena selat tersebut begitu sempit dan dilewati sekitar 85000 kapal semakin naik setiap tahunnya," tuturnya kepada Bisnis Senin (7/10/2019).
Persoalannya saat ini, lanjutnya, apabila disaat traffic kapal sedang tinggi akan mengakibatkan potensi terjadinya dampak-dampak negatif seperti kecelakaan kapal, tumpahan minyak, pembuangan sampah serta pencemaran lingkungan lainnya.
Menurutnya, hal ini menjadi bagian terpenting bagi negara untuk menjaga setiap wilayahnya. Khususnya di sekitar Provinsi Kepri dan Sumatera Utara yang seringkali mendapatkan berbagai polusi pencemaran minyak akibat kecelakaan maupun aktivitas pelayaran dan industri di sekitar Selat Malaysia dan Selat Singapura.
Menurutnya, penumpahan minyak dan sampah kapal di wilayah teritorial tersebut membebani Indonesia. Terlebih setelah adanya voluntary pilot passage, dan penggunaan rejim Marine Advisory yang diduga mendorong para pengguna kapal untuk melewati area laluan Timur east-bound atau pesisir Sumatera.
"Kita harus memiliki mandatory untuk menjaga selat Malaka dan penjagaan teritori kita," tuturnya.
Selain itu, Saut menyebutkan bahwa Indonesia seolah dimanfaatkan atas kerjasama diplomasi kedua negara tersebut. Sebab dari sembilan sektor di Selat Malaka dan Selat Singapura: dimana wilayah teritorial Indonesia cukup dominan apalagi area laluan Timur east-bound tidak ada satupun Vessel Trafic Service (VTS) Indonesia yang ikut mengendalikan trafik.
"Yang ada hanya VTS Singapura dan Malaysia," lanjutnya.
"Karena itu, harus bisa memperjuangkan kedaulatan indonesia di Selat Malaka dan selat Singapura untuk kedaulatan indonesia ini, sementara kedaulatan kita lemah disana," tuturnya
