Kapal berukuran sedang berkapasitas sekitar 50 orang itu didapati kandas, Rabu (2/10/2019) siang.
Kapal itu sedianya mengangkut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dan rombongan kembali ke Balikpapan.
Apa daya, kapal ‘nyangkut’ di lumpur, tak bisa bergerak karena laut surut. Artinya, harus menunggu air laut kembali pasang.
Padahal, agenda lain sudah menanti di kota Balikpapan. Di kota minyak itu sudah ada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Menteri Pekerjaan Umum/Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono.
Kami harus berganti kapal yang lebih kecil lagi, agar bisa segera kembali ke Balikpapan. Untungnya, panitia sigap. Sebuah kapal bercat lambung warna hijau milik TNI, dengan ukuran lebih kecil, sudah siaga di dermaga yang dikelola PT ITCI Hutani Manunggal itu.
Jadilah rombongan diangkut kapal TNI, yang ‘bertenaga baja’. Mampu melalui muara dangkal, di mana air laut bercampur lumpur. Sekalipun harus jalan zig-zag, dan perlahan-lahan.
“Kapal TNI memang keren. Tangguh.” Kata Uni Lubis, Pemimpin Redaksi IDNTimes, setelah kami berhasil merapat di dermaga Pelabuhan Semayang di Balikpapan. Perjalanan dengan kapal itu memakan waktu sekitar 45 menit.
Banyak pemandangan bagus di sepanjang perjalanan. Mulai dari landscape kota Balikpapan, powerplant, dan sejumlah pelabuhan industri yang kita lalui. Ada juga jembatan Balang 2 yang belum selesai dibangun, yang diklaim bakal lebih indah dari San Francisco Bridge yang terkenal dengan sebutan The Golden Gate.
Konstruksi jembatan Balang 2 itu kini tengah dikebut oleh konsorsium yang dipimpin PT Hutama Karya bersama Adhi Karya dan Banguncipta. HK dan Adhi adalah BUMN yang kini banyak ditugasi mengerjakan proyek infrastruktur.
Foto atas: Salah satu pilar jembatan Balang 2 di sisi pulau Balang . Foto bawah: Maket jembatan yang diharapkan lebih bagus dari San Francisco Bridge.
Jembatan Balang ditargetkan rampung Februari 2021, sejalan dengan penyelesaian jalan tembus yang akan menyambung Penajam dan Balikpapan.
Saya juga melihat beberapa pulau kecil serta perbukitan hijau, di kiri kanan teluk yang tidak terlalu lebar itu. Panjang keseluruhan teluk Balikpapan sekitar 70 km, yang menjorok ke dalam pulau Kalimantan.
Saya membayangkan, andaikan di teluk ini bisa dikemas sebagai salah satu atraksi susur teluk dengan “Ferry Cruise” seperti di Sungai Hangang, Korea, atau St Petersburg Cruise, Rusia, pasti sangat menarik.
Apalagi kalau ada “Ferry Cruise Dinner”, dengan suguhan pesta kembang api di akhir pekan, seperti di Tokyo atau Hong Kong. Pasti indah sekali. Dan akan menjadi destinasi turis yang atraktif.
Semoga itu bukan cuma impian saja. Setidaknya, harapan itu ada.
Paling tidak, itulah cuplikan kisah kecil, dari kunjungan menengok areal titik nol lokasi calon Ibukota Baru, pengganti Jakarta. Lokasi Ibukota baru tersebut belakangan menjadi perbincangan hot.
Persisnya berada di kawasan hutan tanaman industri, yang konsesinya dipegang oleh PT ITCI Hutani Manunggal. Pemegang saham PT ITCI adalah pengusaha Sukanto Tanoto. Letaknya berada di wilayah kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, di provinsi Kalimantan Timur.
Memang, melihat kondisi yang ada sekarang, “jalan yang harus ditempuh” untuk mewujudkan impian itu, masih relatif jauh. Tetapi, tidak berarti harus lama. Bisa saja singkat. Bahkan cepat.
Tergantung pada usaha mencapainya.
***
Kemarin, Presiden Joko Widodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang terakhir, untuk masa pemerintahan periode pertama, di Istana Negara.
Ada banyak catatan untuk periode 2014-2019 ini. Tentu, ada klaim tentang keberhasilan, ada pula catatan tentang kegagalan. Sebuah perjalanan yang wajar.
Cerita keberhasilan dimulai dari pembangunan infrastruktur, pembenahan program dukungan sosial, penguatan reformasi struktural, yang selama lima tahun ini boleh dibilang ngebut.
Seluruh program itu belum sepenuhnya selesai, namun telah membuahkan hasil. Program percepatan infrastruktur, contohnya, adalah milestone baru bagi kemajuan ekonomi Indonesia.
Namun, masih banyak hal lain yang harus terus diperbaiki. Misalnya industrialisasi yang bernilai tambah. Lalu peningkatan kapasitas manufacturing domestik yang masih relatif kalah dengan Vietnam.
Juga kesenjangan kapasitas sumberdaya dalam memanfaatkan teknologi digital, agar benefit komersial dan nilai tambah ekonominya mampu menopang fundamental ekonomi nasional.
Namun, di kolom ini, sengaja saya tidak bermaksud membuat catatan komprehensif tentang kinerja pemerintahan selama lima tahun terakhir.
Justru, saya tergelitik dengan kesimpulan kualitatif ini: "Selama lima tahun ini, kita telah menyusun sebuah pondasi bagi arah pembangunan nasional, agar lebih tangguh, lebih produktif, lebih merata."
Itu yang dikatakan Pak Jokowi, panggilan akrab Presiden Joko Widodo, saat menyampaikan keterangan pers usai sidang di Istana Negara, Kamis (3/10/2019).
Tangguh, produktif dan merata. Tiga kata kunci, yang tidak biasa, dan akan langsung memancing reaksi kita. Apa iya?
***
Cerita tentang rencana membangun Ibukota baru di Kaltim, buat saya adalah salah satu manifesto dari tiga kata kunci itu.
Kapal yang kandas di dermaga PT ITCI adalah salah satu ilustrasi yang pas. Meski telah 74 tahun usia kemerdekaan Republik Indonesia, banyak wilayah nusantara ternyata masih terpinggirkan. Belum semuanya maju.
Kondisi satu kota dengan kota yang lain masih njomplang. Apalagi membandingkan kondisi Jawa yang relatif maju, dengan luar Jawa yang masih banyak tertinggal. Juga antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Ketimpangan yang ada begitu lebar.
Foto: Lokasi ibukota baru berdasarkan citra satelit Googlemaps.
Pak Bambang, Menteri PPN/Kepala Bappenas, bahkan menyorongkan catatan: kemajuan ekonomi di wilayah Indonesia Barat, yang di dalamnya terdapat Jawa dan Sumatra, mengambil sekitar 80% PDB nasional.
Indonesia bagian Timur, di mana Kalimantan salah satu di dalamnya, hanya menyumbang 20%. Profil ekonomi itu tidak beranjak naik sejak tahun 1983, di mana data awal mulai tersedia.
Upaya mengatasi ketimpangan bukan tidak pernah dilakukan. Sejak tahun 1999, pemerintah dan parlemen meluncurkan sejumlah undang-undang, mulai dari UU Otonomi Daerah, UU Keuangan Daerah, hingga UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
Turunannya antara lain Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus untuk daerah, serta Dana Bagi Hasil Migas.
Namun, sejumlah aturan itu tidak mampu memperbaiki profil ekonomi daerah secara signifikan. Setidaknya dalam 20 tahun terakhir.
Belakangan, pemerintahan Pak Jokowi menggunakan pendekatan lain, yakni “Indonesia Sentris” ketimbang “Jawa Sentris”. Pembangunan fisik dimeratakan ke luar Jawa hingga daerah terluar dan tertinggal.
Hari ini belum tampak signifikan hasil dan dampaknya, tetapi setidaknya “peta jalan baru” sudah dibuka.
***
Setelah melihat dari dekat lokasi calon Ibukota Baru, saya langsung membayangkan: Tak mudah untuk mewujudkannya.
Saya sepakat dengan Pemimpin Redaksi Kumparan Arifin Asdhad, teman seperjalanan saya. Melihat dari dekat lokasi calon Ibukota baru itu, Asdhad bilang: “Ini babat alas.”
Cerita kapal kandas hanya salah satu ilustrasi saja. Lokasi yang secara horizontal sebenarnya hanya berjarak sekitar 60 km dari Balikpapan itu, harus ditempuh dalam waktu 2,5 hingga 3 jam jika menggunakan jalan darat. Sebab harus memutari teluk sepanjang 100 km lebih. Infrastrukturnya belum sepenuhnya terkoneksi. Kondisi jalan juga belum cukup baik.
Menggunakan kapal akan memangkas jarak melalui teluk. Namun, satu-satunya fasilitas dermaga yang memadai berlokasi di muara yang mudah pasang surut.
Karena itu, kalau jembatan Balang sudah tuntas dan tersambung dengan akses jalan tol Balikpapan-Samarinda, perjalanan darat akan terpangkans jauh lebih cepat.
Lalu di areal “titik nol” lokasi kota baru itu, sejauh mata memandang tampak tanaman akasia di hutan dengan kontur berbukit-bukit. Sejumlah areal tampaknya juga belum terlalu lama dilakukan land clearing untuk hutan tanaman industri.
Foto: Hamparan lahan hutan tanaman industri yang menjadi calon lokasi Ibukota Baru
Artinya, pekerjaan rumah masih relatif banyak. Belum dari aspek yang lain, termasuk rekayasa sosial, dukungan finansial hingga aspek politik yang akan mengitarinya.
Maka, keputusan memindahkan Ibu Kota ke lokasi itu adalah langkah yang berisiko, tetapi berani.
Namun, Menteri Bambang menjamin pemerintah tidak gegabah. Tidak ingin melangkah hanya untuk gagal. Artinya, pemindahan Ibukota dipersiapkan dengan upaya ekstra. Ibukota baru akan menjadi kota yang livable. Pokoknya, “enak, nyaman dan relevan” untuk ditinggali.
Kota itu nantinya bukan sekadar modern, futuristik, humanis, cerdas, efisien dan produktif, tetapi juga sustainable dan ramah lingkungan. Nyaman buat pejalan kaki, dan nyaman untuk transportasi publik yang terintegrasi.
Menteri Budi Karya Sumadi juga menjanjikan konektivitas di Ibukota baru dengan karakter lompatan teknologi transportasi masa depan.
Secara berseloroh, Gubernur Isran Noor berharap Ibukota baru akan menjadi model baru bagi kota-kota di dunia. Artinya, negara lain mesti menjadikan Ibukota baru Indonesia sebagai model bagi kota mereka.
Bahkan, Menteri Basuki Hadimulyono menyiapkan sayembara terbuka berhadiah Rp5 miliar untuk disain rancang bangun dan tata kota. Setelah itu akan dilakukan dengar pendapat dengan panel ahli internasional.
Menteri Basuki juga menekankan Ibukota baru akan menjadi representasi peradaban dan kemajuan Indonesia. Ibukota baru akan dibangun sebagai smart metropolis. Menjadi kota tujuan tinggal untuk para talenta Indonesia, bahkan global talent.
Ultimate goal-nya, Ibukota baru akan menjadi model untuk pengembangan kota-kota baru dan metropolitan di seluruh Indonesia, sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru.
Menurut Menteri Bambang, model itu akan menghasilkan mesin baru untuk pertumbuhan ekonomi wilayah, yang gilirannya bakal mengikis kesenjangan antardaerah.
Tentu pekerjaan itu tidak mudah. Apalagi diharapkan sudah dapat berfungsi mulai 2024. Bahkan diharapkan lebih cepat. Memang, rasanya berat. Memulai dengan babat alas. Jadi ingat cerita wayang: Semar Mbangun Kahyangan.
Pasti banyak rintangan, juga godaan. Namun, bukan tidak mungkin 5 atau tak sampai 10 tahun lagi, Anda bisa ikut paket “Ferry Cruise” di Teluk Balikpapan, sebagai atraksi wisata di seputar Ibukota.
Namun ada catatan tambahan. Perlu dipastikan, jangan sampai ambisi membangun Ibukota baru nanti justru meminggirkan penduduk lokal. Hal semacam itu menjadi dilema yang terjadi di kota yang tumbuh dan berkembang, yang justru menimbulkan ekses sosial politik baru di banyak daerah.
Yang tak kalah penting, dari sisi komunikasi publik, perlu terus menunjukkan secara konsisten, bahwa pembangunan Ibukota baru akan menjadi model pengembangan kota dan wilayah, yang memberi dampak positif dan bermanfaat luas bagi semua masyarakat Indonesia. Bukan cuma sekadar pindah ibukota.
Rasanya, hal itu tidak mungkin diwujudkan dengan cara yang biasa. Butuh talenta dan mereka yang tidak mudah menyerah, sekaligus tangguh berkarakter baja.
Nah, bagaimana menurut Anda? (*)
