Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menjadikan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai pilot project untuk penempatan tenaga kerja sektor perkebunan kelapa sawit yang akan dipekerjakan di Malaysia.
Aria Wahyudi, Plt. Dirjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan, mengatakan bahwa penetapan NTT sebagai pilot project penempatan tenaga kerja sektor perkebunan kelapa sawit dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah NTT dan PT Felda Global Ventures Holding Berhard (FGV).
Kerja sama tersebut meliputi penempatan tenaga kerja, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di NTT melalui penempatan 1.000 orang pekerja migran ke perusahaan kelapa sawit milik FGV di Malaysia.
“Kerja sama ini merupakan wujud kehadiran pemerintah untuk memenuhi kaidah yang sesuai dengan UU Nomor 18/2017 terkait pemenuhan dan jaminan hak setiap warga negara untuk bekerja, guna memperoleh penghasilan dan penghidupan yang layak, serta memperoleh pelindungan, baik bagi pekerja migran maupun keluarganya,” katanya dalam sambutan penandatanganan MoU antara Pemda NTT dan PT FGV di Kupang, Jumat (4/10/2019).
Aris menuturkan, pemilihan NTT sebagai wilayah pilot project disebabkan karena mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai pekerja migran. Selain itu, NTT juga tercatat sebagai salah satu wilayah darurat perdagangan manusia.
Adapun penunjukan FGV sebagai mitra dalam pilot project tersebut didasarkan karena perusahaan itu dianggap telah menerapkan standar dan norma ketenagakerjaan internasional sesuai konvensi International Labour Organization (ILO).
“Dengan menerapkan standar dan norma ketenagakerjaan sesuai konvensi ILO diharapkan kepastian perlindungan terhadap pekerja migran yang bekerja di perusahaan itu dapat dijamin dalam implementasinya,” ujarnya.
Dalam pilot project itu, pekerja migran yang akan ditempatkan di Malaysia akan mendapatkan pelatihan di BLK Kupang, dan BLK Maumere. Setelah itu, peserta pelatihan itu akan mendapat sertifikasi yang diselenggarakan oleh BNSP secara gratis.
Selanjutnya, para calon pekerja migran akan menjalani pelatihan lanjutan selama 6 bulan di Malaysia.
“Selama 6 bulan itu, mereka akan mendapat gaji penuh sesuai upah minimum setempat meskipun statusnya masih training,” katanya.
Dia berharap pilot project itu akan menjadi gambaran bagi pekerja migran yang akan ditempatkan di Malaysia sesuai dengan aturan baru.
Sementara itu, Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Kemnaker Eva Trisiana mengatakan bahwa saat ini pekerja migran yang bekerja di sektor perkebunan Malaysia mencapai 15.587 orang. Mayoritas dari jumlah tersebut saat ini bekerja di perkebunan kelapa sawit.
“Pilot project ini tentu akan mempermudah, sekaligus meningkatkan perlindungan dalam proses masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri,” ucapnya.
Selain pilot project itu, sebenarnya pemerintah telah menerapkan sejumlah program untuk menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan di NTT, khususnya terkait perlindungan bagi pekerja migran, seperti pembangunan LTSA di Kupang, Sumba Barat Daya, dan Maumere.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1669213676.jpg?w=184&h=104)
