Bisnis.com, PADANG — Kepulauan Mentawai menargetkan rasio elektrifikasi 100 persen pascamampu mengoperasikan pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBm) Siberut 700 kW.
Rasio elektrifikasi dari listrik yang dipasok PT PLN (Persero) di Kepulauan Mentawai meningkat 5,5 persen dari 46 persen menjadi 51 persen pascaberoperasinya PLTBm tersebut. Sementara itu, rasio elektrifikasi total di Kepulauan Mentawai sebesar 66 persen, termasuk yang terlistriki PLN.
Kepulauan Mentawai pun diharapkan mampu meningkatkan penggunaan bambu sebagai sumber energi pembangkitan untuk melistriki wilayah tersebut.
Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet mengatakan saat ini masih ada sembilan desa yang belum terlistriki. Menurutnya, kondisi infrastruktur yang belum memadai menjadi penyebab sulitnya listrik tersalur ke masyarakat.
Dia menargetkan rasio elektrifikasi Kepulauan Mentawai dapat mencapai 100 persen yang mayoritasnya bersumber dari energi baru terbarukan (EBT). Apalagi, sebagai daerah Kepulauan, Mentawai memiliki potensi EBT yang cukup berlimpah.
Selain bambu, Mentawai memiliki potensi ombak yang cukup besar bahkan digadang-gadang menjadi yang terbaik nomor dua di dunia.
"Daerah ini adalah kepulauan, tersedia banyak EBT dan bisa jadi model penyedia kepulauan dalam rangka kemandirian energi. Mentawai green tentu perlu kerja sama semua pihak dalam mewujudkan cita-cita ini," katanya, Selasa (17/9/2019).
General Manager PLN UIW Sumatera Barat Bambang Dwiyanto memerinci PLTBm Siberut tersebut terdiri atas tiga unit yang melistriki tiga desa. Adapun daerah yang dilistriki, yakni Desa Madobag dengan kapasitas PLTBm terpasang 300 kW untuk melistriki 579 pelanggan, Desa Matotonan 150 kW ke 266 pelanggan, dan Saliguma 250 kW untuk 388 pelanggan.
Menurutnya, pengoperasian pembangkit nantinya memiliki kemampuan untuk melistriki tiga desa tersebut selama 12 jam. Pembangkit akan dikelola oleh perusahaan daerah Sumatera Barat dan listriknya dijual ke PLN sebelum disalurkan ke masyarakat.
Adapun listrik yang disalurkan ke masyarakat memiliki besar daya sebesar 450 kWh dengan tarif sesuai dengan tarif nasional. "Warga bayar sesuai tarif listrik pelanggan lain. Ini pelanggan 450 watt yang tarifnya disubsidi pemerintah," katanya.
Bambang mengatakan beroperasinya PLTBm di Pulau Siberut mampu menekan biaya pokok penyediaan (BPP) pembangkitan provinsi tersebut. Setidaknya, apabila mengoperasikan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), BPP pembangkitan dapat mencapai Rp3.000 per kWh, sedangkan dengan beroperasinya PLTBm, BPP mampu ditekan menjadi sekitar Rp2.000 per kWh.
"Ada beberapa daerah yang belum terjangkau jaringan listrik. Kita juga mohon support pemerintah daerah supaya yang masih terisolir bisa mendapatkan akses jalan," katanya.
