Bisnis.com, JAKARTA—Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat meminta Presiden Joko Widodo membenahi ekosistem industri tekstil dan pakaian jadi di tengah gempuran impor dan perang dagang.
Ade mengemukakan, Presiden Jokowi juga berkomitmen untuk membenahi ekosistem industri tekstil dan produk tekstil (TPT) demi menggenjot ekspor dan memacu masuknya investasi ke Indonesia.
“Jadi ke depan ini, handicapped kita, misalnya harga tanah, misalnya juga bagaimana investasi ini menjadi bergairah di Indonesia karena bagaimanapun juga kita harus berani berkaca diri,” katanya seusai bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Senin (16/9/2019).
Tak hanya itu, dia juga menambahkan Indonesia memiliki banyak peraturan yang tumpang tindih sehingga menghambat minat investasi dan komitmen ekspor industri tekstil. Ade mencontohkan, peraturan presiden bahkan bisa dikalahkan oleh keputusan kepala desa.
“Indonesia terlalu banyak aturan sampai kepala desa pun membuat kepdes, itu adalah sesuatu hal yang aturannya terlalu banyak,” tekannya.
Selain itu, dalam pertemuannya dengan Presiden, dia menyinggung soal komitmen bersama para pengusaha TPT mengenai pengamanan pasar domestik melalui instrumen safeguard. Instrument itu dinilainya bertujuan untuk mengharmonisasikan tariff barang-barang impor, khususnya terkait Asean-China Free Trade.
Baca Juga
“Asean-China Free Trade agreement karena kan ada 0%. Dimana khususnya untuk kain jadi dan garmen 0%, sedangkan hulunya ada bea masuk 50% bahkan ditambah dengan anti dumping 9%, bisa ada yang menjadi 15 [%] ada yang menjadi 20 [%]. Tentu itu yang membuat industri kita menjadi lemah,” tekannya.
Ade menyebutkan, pengusaha juga mengusulkan ada kemudahan ekspor bagi industri TPT. Saat ini, kemudahan yang diberikan pemerintah adalah kemudahan impor tujuan ekspor (ITE). Padahal yang dibutuhkan oleh ekosistem industri TPT adalah kemudahan lokal tujuan ekspor.
“Kenapa gak dibikin kemudahan lokal tujuan ekspor sehingga mata rantai supply chain dalam negeri bisa terjadi. Kalo tidak, kita terus memberikan order ke luar terus karena impor. [Usulan ini] supaya pajak-pajaknya ditangguhkan karena tujuan ekspor,” jelasnya.
