Bisnis.com, JAKARTA–Di tengah perekonomian dunia yang melambat, kebijakan pemerintah yang terus berusaha untuk menekan current account deficit (CAD) justru bakal memperlemah laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dalam publikasi World Bank pada September 2019 dengan judul 'Global Economic Risks and Implications for Indonesia', kunci dari pertumbuhan ekonomi adalah penanaman modal asing (PMA), bukan menekan CAD.
Dalam rangka menekan CAD, maka diperlukan tingkat tabungan yang lebih tinggi dan investasi yang lebih rendah.
Apabila tingkat tabungan meningkat, maka konsumsi masyarakat cenderung rendah. Apabila investasi ditekan, maka laju pertumbuhan ekonomi akan semakin melemah.
Laporan World Bank juga menambahkan bahwa Indonesia juga berusaha menekan CAD dengan arus modal yang volatile dari investasi portofolio. Hal ini bisa menimbulkan masalah di kemudian hari.
Seharusnya, Indonesia mengupayakan untuk menekan CAD melalui PMA yang berorientasi ekspor dan bisa menghasilkan lapangan kerja yang luas serta tidak mudah untuk keluar masuk layaknya investasi portofolio.
Hal ini pun terbukti dengan rendahnya PMA yang masuk ke Indonesia dibandingkan dengan negara-negara pada 5 tahun terakhir.
World Bank mencatat PMA yang masuk ke Indonesia pada 5 tahun terakhir hanya mencapai 1,9% dari PDB.
Capaian PMA tersebut jauh di bawah Kamboja dengan PMA yang mencapai 11,8% dari PDB, Vietnam 5,9% dari PDB, dan Malaysia yang mencapai 3,5% dari PDB.
Industri-indusri yang memindahkan pabriknya dari China memutuskan untuk tidak berpindah ke Indonesia karena memiliki risiko yang tinggi dan membutuhkan proses perizinan yang berbelit, bisa memakan waktu satu tahun atau lebih.
Dari 33 perusahaan di China yang memutuskan untuk memindahkan pusat produksinya keluar China pada juni hingga Agusus 2019, 23 diantaranya berpindah ke Vietnam sedangka 10 sisanya berpindah ke Kamboja, India, Malaysia, Meksiko, Serbia,hingga Thailand.
Pada 2017, 73 perusahaan memutuskan untuk keluar dari Jepang dan hanya 10 perusahaan yang memutuskan untuk pindah ke Indonesia.
World Bank pun menilai reformasi yang dilakukan di negara-negara lain jauh lebih ambisius dibandingkan dengan yang dilakukan di Indonesia.
Indonesia juga tidak termasuk dalam global supply chain karena mekanisme impor di Indonesia terhalang oleh hambatan-hambatan non-tarif yanag memakan waktu.
Ekspor melalui Inonesia juga tidak kompetitif karena banyak barang input yang dikenai bea masuk.
Hal ini ditambah lagi dengan SDM Indonesia yang masih kurang mumpuni serta adanya daftar negatif investasi (DNI) yang membuat biaya logisik serta tarif listrik menjadi lebih mahal dibandingkan dengan negara-negara tetangga.
"Insetif perpajakan ataupun tax holiday dalam bentuk apapun tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan ini," terang World Bank dalam laporan yang dikutip Bisnis, Kamis (5/9/2019).
