Bisnis.com, JAKARTA — Dituding mendapat sponsor besar untuk pemindahan ibu kota negara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara mengaskan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang Pertanahan merupakan inisiatif yang sudah lama sehingga kejelasannya harus disegerakan.
Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa dalam penyusunan RUU memang sebelumnya ada masalah komunikasi dengan pihak kehutanan dan kelautan, tetapi hal itu sudah bisa diatasi.
“Sebelumnya itu masalahnya karena kita tidak berkomunikasi tiap hari. Jadi, kabarnya simpang siur, padahal inginnya supaya kepentingan K/L [kementerian/lembaga] ini tidak ada yang berkonflik,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (4/9/2019).
Sofyan menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo juga sudah menambahkan perwakilan dari pemerintah dalam penyusunan RUU Pertanahan, yakni dari Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian ESDM sehingga lingkup pembahasannya bisa lebih luas.
Untuk RUU, saat ini Sofyan menyebutkan sudah tidak ada masalah dan siap dibawa ke tingkat final. Jadi, katanya, jika ada kritikan, artinya yang dijadikan referensi adalah dari draf lama yang digunakan saat pembahasan awal.
“Tidak ada konspirasi apa-apa, bahkan yang menjadi concern pemerintah adalah ekonomi berkeadilan. Bagaimana TORA [Tanah Objek Reforma Agraria] harus kita dorong, bagaimana kepastian pemilikan tanah, dan bagaimana memerangi mafia tanah. Nah, ada layanan elektronik juga menjadi salah satu upayanya,” lanjutnya.
Baca Juga
Menurut Sofyan, karena Kementerian ATR/BPN memperkenalkan sistem single land administration, RUU dirasa terlalu sektoral. Sofyan menyebutkan bahwa sistemnya sekarang sudah diubah menjadi sistem informasi pertanahan wilayah dan kawasan.
“Jadi, yang penting adalah informasi kehutanan, pertanahan, pertambangan, itu punya masing-masing sistem yang terkoordinir,” sambungnya.
Sebelumnya, ada kecurigaan terhadap percepatan pengesahan RUU Pertanahan, salah satunya oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yaitu adanya wacana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.
Karena pemindahan ibu kota Negara, Muchtar Luthfi, Penasihat Majelis Hukum PP Muhammadiyah meyakini ada sponsor besar yang bisa menjadi sumber uang bagi anggota DPR.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika yang menyatakan bahwa RUU Pertanahan dikebut untuk mempermudah rencana pemindahan Ibu Kota.
Menurut Dewi, banyak pasal-pasal pembebasan lahan pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional dan infrastruktur.
"Itu diperlukan untuk landasan hukum untuk mereka bekerja secara cepat," katanya.
Dewi menambahkan bahwa jika dihubungkan dengan pidato Visi Indonesia oleh Presiden Joko Widodo tentang investasi dan perluasan infrastruktur, pasar tanah bebas yang digencarkan bukan dalam konteks menata ulang struktur agraria.
"Reforma agraria yang dalam konsiderannya cuma ditempel, tetapi kalau dicek isi, subjeknya tidak ada petani. Dibuat sangat umum," kata Dewi.
Hingga saat ini, RUU Pertanahan masih dikebut pembahasannya oleh DPR. Rencananya, RUU Pertanahan akan disaahkan pada 24 September 2019.
