Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan ingin agar pabrikan dan operator Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dalam program percepatan implementasi kendaraan listrik.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku sudah banyak berdiskusi dengan beberapa kementerian seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, bersama Kemenko Bidang Kemaritiman.
Adapun, progam tersebut merupakan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) No.55/2019 tentang percepatan program kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.
"Ini merupakan inisiatif agar regulasi itu bisa diberlakukan dan diterima baik oleh para stakeholder. Harapannya agar produk Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri," kata Budi, Sabtu (31/8/2019).
Dikatakan, regulasi tersebut bisa menjadi dasar pemerintah dalam menerapkan insentif bagi pabrikan maupun operator.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga meminta agar kendaraan listrik bisa segera digunakan untuk kendaraan umum.
Pihaknya mengaku telah mengadakan focus group discussion dengan pemangku kepentingan terkait seperti pelaku usaha otomotif, operator transportasi umum, dan media massa. Sosialisasi tersebut juga dilanjutkan dengan konvoi menggunakan kendaraan bermotor listrik (KBL) di kawasan Monas.
Budi berharap implementasi kendaraan listrik bisa membantu menyelesaikan masalah polusi udara. Selain itu, turut mengurangi penggunaan bahan bakar fosil untuk kendaraan.
Saat ini, lanjutnya, sudah ada empat operator transportasi dan 18 pabrikan yang berminat mengoperasikan dan memproduksi kendaraan listrik. Keempat operator tersebut adalah BlueBird, Grab, Go-Jek, dan Transjakarta.
"Kalau bisa jangan cuma [mengoperasikan] lima atau sepuluh, tetapi 100 atau 1.000. Supaya udara semakin baik dan memberikan kebanggaan bagi Indonesia," ujarnya.
