Bisnis.com, JAKARTA — Asosasi Pengusaha Indonesia meminta agar pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur perlu dilakukan secara hati-hati.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menuturkan pemindahan Ibu Kota ini perlu proposal yang jelas dan cermat.
]Pasalnya, anggaran pemindahan Ibu Kita ini sebesar 81% berasal dari BUMN maupun investasi swasta, sedangkan yang menggunakan APBN hanya sebesar 19%.
"Kalau murni 100% APBN ya enggak apa-apa, tetapi ini kan sebagian besar dibiayai BUMN dan swasta sehingga pengembalian investasinya harus jelas seperti apa," ujarnya kepada Bisnis.com, Senin (26/8/2019).
Selain itu, pemerintah perlu memperkuat payung hukum pemindahan Ibu Kota. Hal ini dilakukan agar apabila penyelesaian pembangunan pemindahan Ibu Kota tak sesuai dengan yang ditargetkan selesai pada 2024, pemerintahan selanjutnya dapat melanjutkan.
"Jadi tak berhenti begitu saja. Selama ini kan begitu, seperti KEK Batam, pemerintahan dulu bangun KEK Batam, sekarang enggak jalan," ucapnya.
Baca Juga
Dia menambahkan agar rencana pembangunan dan pemindahan Ibu Kota baru ini tak membuat program-program pemerintah yang lain tak terbengkalai.
"Semua program yang dicanangkan pemerintah sama-sama pentingnya. Kami berharap agar tak ada terbengkalai program lainnya. Jadi jangan fokus di pemindahan Ibu Kota saja," katanya.
Kendati demikian, Hariyadi mendukung rencana pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan Timur. Pasalnya, dengan pemindahan ini membuat adanya pertumbuhan perekonomian baru yakni di Kalimantan Timur.
"Ada pembukaan lapangan kerja baru di Kalimantan Timur. Meski pemerintahannya pindah ke Kalimantan Timur tetapi bisnis ya tetap di Jakarta, sama seperti New York dan Washington," tuturnya.
