Bisnis.com, JAKARTA —Para pelaku usaha meminta agar pemindahan Ibu kota Indonesia dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur dilakukan hati-hati di tengah kondisi ekonomi yang tak menentu.
Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Shinta Khamdani mengatakan pemindahan ibu kota merupakan hal yang positif untuk pembangunan Indonesia ke depannya.
"Namun, mungkin timing-nya yang harus diperhatikan. Masalahnya, saat ini harus berhati-hati mengantisipasi adanya resesi ekonomi jadi pemerintah perlu banyak melakukan pembenahan dan reformasi," ujarnya kepada Bisnis.com, Senin (26/8/2019).
Dia berharap proses transisi pemindahan ibu kota berjalan lancar.
Untuk itu, perpindahan fungsi kantor-kantor pemerintah harus dilakukan bertahap dengan periode transisi yang cukup berjenjang dan jadwal yang jelas.
Pasalnya, pelaku usaha karena punya kepentingan agar semua bentuk layanan administrasi kegiatan usaha, perdagangan dan investasi bisa tetap berjalan lancar walaupun pusat pemerintahan berpindah.
Baca Juga
Menurutnya, pemindahan ibu kota perlu dilihat dari sisi anggaran sampai seberapa jauh kesiapan pelaku usaha untuk dapat berpartisipasi.
"Timing-nya harus dilakukan bertahap dan perlu persiapan yang matang. Saat ini kondisi ekonomi sedang berat untuk para pelaku usaha. Oleh karena itu, kami mesti lihat kesiapan untuk melakukan investasi pembangunan," kata Shinta.
Kendati demikian, lanjutnya, dengan pemindahan Ibu Kota terdapat satu desentralisasi pengelolaan ekonomi dari Jawa ke kota-kota besar dan pembangunan infrastruktur ekonomi yang lebih merata di daerah.
"Jakarta sendiri bisa menjadi sentra ekonomi yang lebih efisien dan terspesifikasi seperti New York bila pusat pemerintahan berpindah ke tempat lain," ucapnya.
Menurutnya dengan adanya pemindahan Ibu Kota, demonstrasi skala besar akan menghilang dengan sendirinya, kemacetan akan berkurang dan kegiatan ekonomi akan lebih terfokus pada transaksi-transaksi ekonomi skala besar yang memang tidak efisien dilakukan di daerah.
Dari sisi tenaga kerja, lanjutnya, juga terjadi persebaran tenaga kerja terampil dan terdidik yang lebih merata sehingga perusahaan tidak perlu mengeluarkan dana lebih besar.
Hal itu dilakukan dengan menggunakan tenaga kerja di daerah itu sehingga ada pelibatan masyarakat di Kalimantan Timur.
"Misalnya kompensasi agar mau pindah, tunjangan lapangan karena memperhitungkan tingginya risiko di daerah dan lain sebagainya," tutur Shinta.
