Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hingga Juli 2019, Realisasi Defisit APBN Capai 1,14 Persen

Realisasi defisit APBN hingga Juli 2019 mencapai Rp183,71 triliun atau sekitar 1,14 persen PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan) didampingi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua kiri), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso (kiri), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamim Simpanan (LPS) Halim Alamsyah memberikan paparan saat konferensi pers, di Jakarta, Selasa (30/7/2019)./Bisnis-Himawan L Nugraha
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan) didampingi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua kiri), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso (kiri), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamim Simpanan (LPS) Halim Alamsyah memberikan paparan saat konferensi pers, di Jakarta, Selasa (30/7/2019)./Bisnis-Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA -- Realisasi defisit APBN hingga Juli 2019 mencapai Rp183,71 triliun atau sekitar 1,14 persen PDB.

Berdasarkan keterangan APBN Kita yang Bisnis.com kutip, Senin (26/8/2019), angka tersebut lebih rendah dari pada rata-rata defisit selama 3 tahun terakhir yang mencapai Rp202,97 triliun. Rasio defisit terhadap PDB pun masih terjaga di bawah batas 3 persen sebagaimana ketentuan Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sementara itu, posisi keseimbangan primer pada Juli 2019 berada pada posisi negatif Rp25,08 triliun, lebih baik dibandingkan dengan 2016 dan 2017.

Realisasi pembiayaan yang dilakukan pemerintah hingga Juli 2019 mencapai Rp229,73 triliun. Dengan realisasi pembiayaan tersebut, selama 2 bulan terakhir ini rasio utang terhadap PDB terjaga pada kisaran 29,5 persen, jauh di bawah batas 60 persen sebagaimana Ketentuan Undang-undang Keuangan Negara.

Dalam paparannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, di tengah perkembangan risiko global yang meningkat, pemerintah senantiasa waspada, tetapi optimistis pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

Pemerintah berkomitmen untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat, adil, dan mandiri secara berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan dengan upaya-upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara secara optimal, melakukan pengelolaan utang yang pruden dan terus berupaya melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran agar pelaksanaan APBN dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Achmad Aris
Editor : Achmad Aris
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper