Pemerintah Diminta Atur Tarif Batas Atas Biaya Pergudangan di Bandara

Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi meminta pemerintah mengatur penetapan standar layanan minimum (SLM) dan batas atas biaya pergudangan di Bandara agar pertumbuhan industri kargo udara lebih kencang.
Rinaldi Mohammad Azka
Rinaldi Mohammad Azka - Bisnis.com 22 Agustus 2019  |  18:05 WIB
Pemerintah Diminta Atur Tarif Batas Atas Biaya Pergudangan di Bandara
Petugas melakukan bongkar muat barang di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin (25/2/2019). - Bisnis/Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, JAKARTA - Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi meminta pemerintah mengatur penetapan standar layanan minimum (SLM) dan batas atas biaya pergudangan di Bandara agar pertumbuhan industri kargo udara lebih kencang.

"Pengaturan tarif di gudang kargo sangat penting agar tidak terlalu membebani pengirim barang, terutama jika hanya tersedia satu pilihan gudang di terminal kargo," terangnya kepada Bisnis, Kamis (22/8/2019).

Selain itu, layanan pemeriksaan keamanan barang dan pos sebaiknya dilaksanakan oleh pengelola bandara.

Adapun, ketika pengelola bandara bekerja sama dengan swasta, seharusnya biaya tersebut ditanggung oleh pengelola bandara karena pengirim sudah dikenai cargo service charge dan tidak ditanggung pula oleh pemilik barang.

Sementara itu, terkait dengan SLM, seluruh petugas penanganan barang dan pos di bandara perlu mendapatkan pelatihan penyegaran pengetahuan dan keahlian setiap enam bulan sekali.

"Selain agar sesuai dengan perkembangan tata cara penanganan barang, juga agar dapat melakukan proses bongkar muat dengan lebih cepat, lebih aman, dan lebih tepat," ujarnya.

Jumlah petugas katanya, harus sesuai dengan beban kerja dan dilengkapi peralatan atau alat bantu pekerjaan bongkar muat di semua bandara.

BANDARA KERTAJATI

Setijadi menambahkan, salah satu potensi dalam peningkatan kargo udara adalah pemanfaatan dan pengembangan Bandara Kertajati sebagai hub pengangkutan kargo udara di wilayah tengah dan selatan Indonesia.

"Di bandara yang baru tersebut, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana, terutama pergudangan dan peralatan penanganan barangnya. Untuk mempercepat pencapaian tujuan tersebut, pemerintah perlu memberikan insentif kepada operator pengangkutan kargo udara yang bersedia memanfaatkan Bandara Kertajati sebagai hub," paparnya.

Dengan demikian, Bandara Kertajati dapat menjadi pusat transit dan penyebaran pengangkutan barang dan pos melalui udara dari wilayah utara atau barat ke wilayah tengah atau timur atau sebaliknya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kargo udara

Editor : Akhirul Anwar

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top