Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengatur Jalan Tol tidak menyetujui adanya pembagian toilet berbayar dan tidak berbayar di tempat istirahat dan pelayanan atau rest area di jalan tol.
"Kami tidak setuju toilet berbayar dan tidak berbayar karena toilet itu fasilitas publik, standar pelayanan minimum menjadi bagian dari compliance kepatuhan kita dan berkontrak dengan badan usaha kita," ujar Kepala BPJT Danang Parikesit kepada Bisnis, Jumat (2/8/2019).
Danang menambahkan bahwa toilet atau kamar kecil adalah hal yang krusial yang harus lebih diperhatikan karena sudah masuk ke peraturan perundang-undangan.
Sebagai acuan bagi badan usaha jalan tol (BUJT) dalam memberi pelayanan kepada pengguna jalan tol, telah diterbitkan Peraturan Menteri PUPR No. 16/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol, yang bertujuan untuk memberi kepastian pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jalan tol, termasuk pengaturan pada tempat istirahat dan pelayanan.
Selain itu, telah diterbitkan juga Peraturan Menteri PUPR No. 10/2018 tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) pada Jalan Tol yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jalan tol dan meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitarnya.
Di lain sisi, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Rest Area Indonesia (Aprestindo) R. Widie Wahyu menginginkan agar kamar kecil di tempat peristirahatan jalan tol dapat dibagi menjadi dua, yakni yang dikenakan biaya maupun yang tidak.
Baca Juga
"Usul dari kami mengelola toilet tidak mudah setiap hari ada yang hilang ada yang rusak, air tidak murah. Usul saya apakah boleh adanya toilet gratis ada toilet berbayar," ujarnya.
widie mencontohkan pada musim Lebaran kemarin, toilet di tengah sawah yang berbayar kurang lebih Rp10.000 saja banyak diminati sehingga apabila toilet dibuat berbayar dan tidak, pengguna dapat memilih.
“Start dari Rp2.000 oke, karena kan ada beberapa rest area juga yang sekarang sediakan kamar mandi, kamar mandi air panas. Tergantung fasilitas yang mereka sediakan," katanya.
