Walhi Mencatat Ada Peningkatan Jumlah Pengguna Angkutan Umum di Ibu Kota

Pegiat lingkungan hidup Walhi Dwi Sawung mengatakan bahwa kini di Jakarta juga sudah banyak orang yang menggunakan kendaraan umum seperti bus Transjakarta, KRL dan MRT.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 31 Juli 2019  |  09:16 WIB
Walhi Mencatat Ada Peningkatan Jumlah Pengguna Angkutan Umum di Ibu Kota
Kereta Moda Raya Terpadu (MRT) melintas di Stasiun CSW, Jakarta, Senin (1/4/2019). - Bisnis/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengapresiasi peningkatan kendaraan umum massal yang disediakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pegiat lingkungan hidup Walhi Dwi Sawung mengatakan bahwa kini di Jakarta juga sudah banyak orang yang menggunakan kendaraan umum seperti Transjakarta, kereta rel listrik (KRL), moda raya terpadu (MRT) dan lain sebagainya.

 "Sudah meningkat. Layanan Transjakarta juga sudah meningkat. Sekarang sudah menjangkau lebih banyak wilayah," katanya saat dihubungi Antara, Rabu (31/7/2019).

Dia mencatat KRL Commuter Line juga sudah melayani lebih dari 1 juta penumpang per hari. Untuk pengguna bus Transjakarta diklaim juga banyak. Namun, dia menyayangkan masih ada banyak juga yang menggunakan kendaraan pribadi.

Dia melihat sudah ada peningkatan jumlah orang yang beralih menggunakan kendaraan umum massal dari sebelumnya memakai kendaraan pribadi. Namun, pegiat Walhi tersebut tidak menyebutkan angkanya secara pasti.

Dwi berharap semakin banyak orang yang menyadari perlunya partisipasi warga Jakarta dan sekitarnya untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi guna mengendalikan polusi udara dan bergeser ke kendaraan umum massal yang ramah lingkungan.

Bila  warga belum juga menyadari situasi darurat polusi udara di Jakarta, dia menyarankan Pemprov DKI untuk memberlakukan aturan yang membuat masyarakat merasa tidak nyaman untuk menggunakan kendaraan pribadi. "Karena masyarakat juga harus dipaksa," katanya.

Dia mencontohkan beberapa negara lain yang kesadaran masyarakatnya dipaksa oleh aturan pemerintah. "Dipaksanya lewat susah pake kendaraan. Misalnya di Sudirman-Thamrin, sudah disediakan banyak dari pemerintah. Harusnya pemerintah bisa memaksa orang enggak pakai kendaraan di situ," katanya lebih lanjut.

Penetapan aturannya, kata dia, bisa melalui penetapan biaya parkir yang lebih mahal di sekitar Jalan MH Thamrin hingga Jalan Jenderal Sudirman. "Jadi mau enggak mau, daripada dia bayar parkir, lebih naik pakai transportasi publik," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
walhi, transjakarta, mrt

Sumber : Antara

Editor : Hendra Wibawa

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top