Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus mendukung pengembangan smart city alias kota cerdas. Istilah kota cerdas itu diberi pengertian sebagai pengembangan kota berbasis teknologi informasi.
Beberapa kota di Indonesia sudah menerapkan konsep kota cerdas itu. Tujuan utamanya adalah untuk menekan pertumbuhan penduduk di perkotaan. Selain itu, juga untuk menambah efisiensi kinerja perkotaan, mulai dari pengaturan lalu lintas hingga pemerintahan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebutkan bahwa ada delapan indikator kota cerdas antara lain smart development planning, smart green open space, smart transportation, smart waste management, smart water management, smart building, dan smart energy.
"Delapan indikator itu merupakan inovasi dari konsep green city yang digabungkan dengan penggunaan sistem teknologi informasi dan komunikasi pintar,” ujar Basuki melalui laman resmi PUPR, Senin (22/7/2019).
Hingga saat ini, salah satu upaya pemerintah dalam menjawab masalah perkotaan adalah dengan memenuhi kebutuhan terhadap pelayanan infrastruktur, termasuk kebutuhan untuk infrastruktur dasar permukiman.
Adapun, tantangan yang dihadapi kota-kota di Indonesia adalah daya dukung dan tampung kota, di antaranya ketersediaan permukiman layak huni, air bersih, sanitasi, akses jalan dan transportasi umum.
Baca Juga
Pembangunan infrastruktur dasar permukiman itu diwujudkan lewat program 100-0-100, yakni terpenuhinya 100 persen akses air minum aman, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak yang ditargetkan dapat tercapai tahun ini.