Bisnis.com, MEDAN – Bank Indonesia memprediksi sampai dengan akhir 2019 neraca pembayaran Indonesia tidak akan mengalami defisit.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo menyatakan kondisi neraca perdagangan semester I/2019 yang mencatatkan defisit belum bisa disebut sebagai pertanda tahun ini defisit transaksi berjalan akan mengalami kenaikan. Sebaliknya, menurut Dody jika berkaca dari kondisi neraca pembayaran Indoensia, tahun ini Indonesia masih bisa terhindar dari defisit.
“Keseimbangan itu tidak hanya dari defisit transaksi berjalan atau current account deficit. Tapi juga neraca pembayaran (NPI). Defisit itu selalu ada di negara emerging, di tengah negara yang dari sisi ekspor terkendala harga komoditas, maka sekarang manufaktur yang harus didorong,” ujar Dody di Hotel Adimulya, Jumat (19/7).
Saat ini kinerja industri manufaktur diakui Dody masih belum optimal karena terkendala dengan kebutuhan faktor produksi yakni infrastruktur. Oleh sebab itu dengan posisi pembiayaan infrastruktur dalam jangka menengah sampai jangka panjang sudah cukup tepat. Dody berharap pelonggaran suku bunga 6 persen menjadi 5,75 persen yang turun 25 basis poin bisa memberi stimulus langsung bagi sektor riil.
“Maka dengan kemarin kita memotong suku bunga apa dampak suku bunga pada neraca pembayaran, ke ekspor dan impor nanti akan membuat biaya borrowing perbankan lebih murah. Lending jadi lebih baik. Asumsi permintaan kredit harus dijaga kalau permintaan lemah jadi sulit ekspansi lending dari perbankan,” sambungnya.
Beberapa sentimen positif yang menurut Dody mulai terlihat pasca pemangkasan suku bunga acuan adalah penguatan rupia. Dengan demikian jika pertumbuhan ingin meningkat dan defisit transaksi berjalan bisa terjaga Dody mengingatkan pentingnya koordinasi untuk menjaga stabilitas.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Hendri Saparini menyatakan dalam beberapa waktu ke depan pemerintah perlu mempercepat upaya reformasi struktur ekonomi. Dia beralasan kondisi defisit transaksi berjalan yang melebar masih bertumpu pada permasalahan hulu di luar masalah perang dagang sebagai faktor eksternal.
“Manufaktur itu penyumbang pajak terbesar 30 persen dan Januari-Juni ini pajak juga penerimaannya menurun. Maka perlu stimulus salah satunya berhadap dari sisi moneter untuk menurunkan sisi bunga. Berat? Iya. Tapi efektif, meski masih tanda tanya tapi butuh pergerakan investasi,” paparnya.
Hendri menilai seharusnya penurunan suku bunga ini bisa dilakukan lebih awal atau sebelum Pemilu namun BI menunda dan menurunkan pasca Pemilu. Dia memprediksi jika suku bunga dipangkas lebih awal akan menstimulus manufaktur. Meski begitu langkah penurunan suku bunga BI akhirnya diakui Hendri bisa jadi langkah awal pemberi optimisme pasar dan bisa mendorong manufaktur agar tidak terus melambat pada semester kedua tahun ini.
“Ini memang harus didorong karena penerimaan pajak ini pertumbuhan sangat rendah dibanding tahun lalu untuk Januari-Juni,” ungkap Hendri.
