Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Revisi PMK No. 21/2017, Optimalisasi Aset Pemerintah Makin Baik

Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rahayu Puspasari mengatakan bahwa dicoretnya Pasal 8 ayat 1 huruf e dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 21/2017 adalah untuk memperkuat status dari penggunaan aset.
Muhamad Wildan
Muhamad Wildan - Bisnis.com 17 Juli 2019  |  17:30 WIB
Revisi PMK No. 21/2017, Optimalisasi Aset Pemerintah Makin Baik
Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rahayu Puspasari memberikan paparan saat berkunjung ke kantor Bisnis Indonesia, di Jakarta. Senin (2/7/2018). - Bisnis/Felix Jody Kinarwan
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rahayu Puspasari mengatakan bahwa dicoretnya Pasal 8 ayat 1 huruf e dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 21/2017 adalah untuk memperkuat status dari penggunaan aset. Dengan demikian, optimalisasi aset milik pemerintah bisa makin lancar. 

Seperti diketahui, Pasal 8 ayat 1 huruf e dari PMK No. 21/2017 dicabut melalui PMK No. 100/2019. Pasal tersebut mengatur kewenangan LMAN yang salah satunya adalah memberikan persetujuan penggunaan sementara atas aset hasil pengadaan tanah dalam rangka pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN).

"Jadinya sekarang bukan penggunaan sementara lagi, langsung penetapan status," kata Puspa kepada Bisnis.com, Selasa (16/7/2019).

Karena tidak ada lagi aset yang penggunaannya sementara, maka ditambahkan pula Pasal 78 A untuk mencabut seluruh persetujuan penggunaan sementara tersebut.

Puspa menuturkan hal ini dalam rangka menjembatani perubahan mekanisme penggunaan aset tanah dari penggunaan sementara menjadi penetapan status penggunaan.

Sebelum keluarnya PMK No. 100/2019, penggunaan sementara atas aset hasil pengadaan tanah pernah diberikan kepada kementerian atau lembaga terkait di beberapa ruas jalan tol.

Tanah-tanah yang pengadaannya dibiayai oleh LMAN memiliki fungsi sebagai landbank dan dapat digunakan oleh instansi-instansi yang membutuhkan.

Melalui regulasi terbaru ini, diharapkan optimalisasi aset milik pemerintah bisa lebih lancar dibandingkan dengan sebelumnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

aset pemerintah LMAN
Editor : Achmad Aris
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top