Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat mencatat realisasi penyerapan anggaran tahun 2019 sebesar 26,18 persen per 8 Juli 2019.
Hingga akhir tahun, realisasi penyerapan diestimasi mencapai 92,75 persen berkat realisasi pekerjaan-pekerjaan yang telah terkontrak.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan penggunaan anggaran hingga paruh pertama tahun ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional di level 40 persen.
Dia menambahkan ada sejumlah faktor yang membuat kinerja penggunaan anggaran di bawah rata-rata nasional.
"Di PUPR ada reorganiasi, lalu ada pemilu dan juga hari raya. Kami kira ini insyaallah masih oke. Semester kedua ini tinggal percepatan karena paket belum lelang itu relatif kecil," ujarnya menjawab pertanyaan Bisnis, Selasa (9/7/2019).
Pada 2019, Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran Rp117,81 triliun. Hingga 8 Juli 2019, progres fisik baru mencapai 27,36 persen.
Baca Juga
Direktorat Jenderal Cipta Kerja menjadi direktorat dengan progres fisik terendah sebesar 9,58 persen, sedangkan Badan Pengembangan SDM tercatat memiliki progres tertinggi di level 47,30 persen.
Basuki menuturkan bahwa penyerapan anggaran maupun progres fisik bakal terus meningkat hingga penghujung tahun karena sebagian besar paket lelang sudah terkontrak.
Per 9 Juli 2019, sebanyak 4.304 paket atau 67,5 persen dari jumlah paket yang dilelang senilai Rp39,40 triliun sudah terkontrak.
Sementara itu, sebanyak 1.764 paket atau 27,60 persen paket yang dilelang senilai Rp20,40 triliun masih dalam proses lelang. Jumlah paket yang belum dilelang tersisa 313 paket atau 4,90 persen senilai Rp6,60 triliun.
Ditjen Sumber Daya Air dan Ditjen Bina Marga menjadi direktorat paling banyak menuntaskan proses lelang, masing-masing 1.877 paket dan 1.688 paket.
