Kejar Pertumbuhan Pendapatan Negara, Menkeu Sri Belum Menyerah

Pemerintah masih optimistis pendapatan negara Juni-Desember 2019 harus tumbuh 14,3% dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada Juni-Desember 2018.
Gloria Fransisca Katharina Lawi
Gloria Fransisca Katharina Lawi - Bisnis.com 02 Juli 2019  |  21:15 WIB
Kejar Pertumbuhan Pendapatan Negara, Menkeu Sri Belum Menyerah
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers mengenai Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (24/5/2019). Menteri Keuangan menyatakan telah mencairkan THR sebesar Rp19 triliun atau 19 persen dari proyeksi kebutuhan dana (Rp20 triliun) yang digunakan untuk membayar THR bagi PNS, Prajurit TNI dan Polri sebesar Rp11,4 triliun dan penerima pensiun atau tunjangan sebesar Rp7,6 triliun. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah masih optimistis pendapatan negara Juni-Desember 2019 harus tumbuh 14,3% dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada Juni-Desember 2018.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, realisasi APBN 2019 dalam 3 tahun terakhir, pendapatan negara sampai 31 Mei 2019 mencapai Rp728,5 triliun atau 33,6% dari total pendapatan negara tahun ini. Menurutnya, pencapaian ini mengalami pertumbuhan 6,2% dibandingkan dengan tahun lalu yang mengumpulkan Rp686 triliun. 

“Untuk pendapatan perpajakan tumbuh Rp569,3 triliun. Dibandingkan dengan tahun lalu Rp538,7 triliun ini naiknya 5,7%,” kata Sri di Gedung DPR, Selasa (2/7/2019).

Dia menyatakan, untuk pendapatan DJP dan termausk PPh migas tercatat Rp496,6 triliun atau naik 2,4% dari tahun sebelumnya sebesar RpRp484,9 triliun. Adapun,  untuk bea dan cukai, Sri menyebut pendapatan mencapai Rp72,7 triliun, naik 34,8% dari tahun sebelumnya Rp53,8 triliun. 

Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai 31 Mei 2019 tercatat Rp158,4 triliun, tumbuh 8,6% dari 2018 lalu yakni Rp145,9 triliun. Sri juga memaparkan untuk transfer ke daerah dan dana desa sampai Mei 2019 terealisasi Rp325,1 triliun, tumbuh 1,1% dari tahun lalu.

Menkeu menyatakan, posisi keseimbangan primer sampai Mei adalah -0,4 atau defisit, atau dibandingkan dengan posisi Mei tahun lalu yang surplus ini adalah penurunan.

Dari sisi defisit Rp127,5 triliun dibandingkan realisasi tahun lalu Rp93,5 triliun ada kenaikan defisit. Defisit yang tercatat sampai 31 Mei 2019 sebesar 0,79% lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu 0,63%.

“Dari periode 2015-2019 defisit APBN itu menunjukkan reaksi dari kebijakan fiskal terhadap kondisi perekonomian dalam negeri," tuturnya.

Sri mengaku, defisit APBN memang mengalami pelebaran. Dia menyebut, pemerintah memang menghadapi situasi defisit. Namun, dia mengklaim pemerintah masih bisa mengelola defisit semakin lebih kecil dalam rangka menciptakan APBN yang sehat. 

"Ini terlihat defisit menurun dan keseimbangan primer 0 atau positif dalam waktu dekat,” kata Sri.

Dia menegaskan defisit APBN bisa terjaga dan sesuai target 2019. Pada kuartal II/2019 Sri akan mengupayakan sisi penerimaan pajak lebih optimal.

Anggota Komisi XI DPR-RI Harry Purnomo menyatakan, alokasi ke daerah masih sedikit dalam realisasi APBN sampai Mei 2019. Harry menyebut salah satunya pencapaian dana desa yang perlu dioptimalisasi.

"Alokasi dana desa itu juga kurang optimal. Jika ingin menggerakan ekonomi nasional seharusnya alokasi ke daerah juga ditingkatkan," terang Harry.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
apbn, perpajakan, menkeu

Editor : Yusuf Waluyo Jati
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top