Bisnis.com, JAKARTA — Dalam 2 pekan terakhir, Indonesia terlibat dalam dua konferensi tingkat tinggi internasional. Di Bangkok, Asean menyepakati Outlook Asean tentang Indo-Pasifik, sedangkan KTT G20 yang berlangsung di Osaka berakhir dengan kabar baik soal gencatan perang tarif antara Amerika Serikat dan China.
Namun, apa manfaat yang diperoleh Indonesia?
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China XI Jinping sepakat melakukan gencatan perang tarif di G20 Osaka, Jepang (28—29 Juni 2019). Dalam kesempatan itu, Trump meredakan aksi boikot impor produk Huawei. Demikian pula dengan Xi, yang bersedia membuka kembali pintu negosiasi dengan Paman Sam.
Kabar itu menjadi angin segar di tengah situasi ekonomi global yang serba sulit akibat perang dagang.
Di KTT Asean Bangkok, Thailand pada 20—23 Juni 2019, kabar baik juga datang dari tercapainya kesepakatan Outlook Asean mengenai Indo-Pasifik.
Di KTT G20, Presiden Joko Widodo tercatat melakukan sejumlah pertemuan strategis dengan beberapa kepala negara. Dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri India Narendra Modi, Jokowi meminta bea masuk CPO diturunkan. Dalam pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping, dia mendesak agar perang dagang dapat diakhiri.
Baca Juga
Sementara itu, dalam pertemuannya dengan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Pangeran Mohammad bin Salman, dia membahas kelanjutkan kerja sama PT Pertamina (Persero) dan Saudi Aramco. Begitu pula dengan sesi perundingan antarmenteri Indonesia dan Jepang, yang menyepakati percepatan penyelesaian General Reviev IJEPA.
Di KTT Asean, sejumlah kesepakatan dan perundingan sektor dagang strategis pun bermunculan, termasuk finalisasi Regional Comprehensive Economic Partnership.
Di forum itu, Indonesia juga mendesak Thailand untuk mengurangi sejumlah tarif impornya dan meminta Filipina agar bea masuk kopi kemasan dapat diturunkan.
Secara umum, peran serta RI di kedua forum tersebut cukup banyak. Namun, faktanya kesepakatan yang dijalin RI dalam dua forum "arisan internasional" itu pun terbilang belum memunculkan hasil konkret.
Ketua Bidang Ekspor Kadin Handito Joewono menyebut, citra Jokowi sedang meningkat di kedua forum tersebut. Terutama setelah mantan Gubernur DKI Jakarta itu terpilih kembali sebagai Presiden periode 2019—2024.
Namun, menurutnya, penyakit lama Indonesia masih belum hilang. Kesepakatan strategis yang diperoleh sang Kepala Negara, hampir selalu tidak direspons dengan baik oleh pejabat pembantunya.
“Banyak sekali kesepakatan yang diperoleh di kedua forum itu. Namun, kecenderungannya hanya normatif dan retorika sehingga tidak berdampak ke perdagangan kita. Sebab, pejabat [kementerian teknis] di bawah Presiden cenderung tidak gerak cepat merespons kesepakatan di kedua forum itu,” jelasnya, Sabtu (30/6/2019).
Dia pun membandingkan dengan AS yang secara sigap menyepakati bahwa industri di negaranya boleh kembali mengimpor produk Huawei. Alhasil, dampak yang muncul dari forum G20 dapat diperoleh secara singkat oleh AS. Hal itu seharusnya dapat diaplikasikan oleh RI baik di KTT Asean maupun G20. Posisi strategis Indonesia sebagai pemimpin di Asean dan perwakilan Asia Tenggara di G20, sejatinya dapat menjadi faktor tambahan untuk membentuk kesepakatan konkret, terutama di bidang perdangan.
Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal berpendapat, RI hanya mengedepankan topik-topik klise di forum-forum internasional. Posisi strategis RI sebagai ekonomi terbesar Asean gagal dimanfaatkan dengan baik.
“Indonesia seharusnya bisa membawa Asean untuk beraksi outward looking terutama di sektor perdagangan. Sebab, selama ini Asean cenderung inward looking. Padahal, posisi Asean sangat strategis di perdagangan global karena menguasai 25% perekonomian dunia.”
Namun, segudang kelebihan Indonesia itu tidak dimanfaatkan dengan baik di forum internasional. Akibatnya, perdagangan internasional RI cenderung jalan di tempat, dan bahkan kalah dengan Vietnam dan Thailand yang tidak tergabung dalam G20.
Shinta Kamdani, Wakil Ketua Umum Apindo, mengakui bahwa keikutsertaan Indonesia di KTT Asean dan G20 tidak dapat memunculkan hasil instan bagi perdagangan nasional.
“Kami dari kalangan usaha mengerti, hasil dari kedua forum itu saat ini masih dalam pembahasan. Namun, kami berharap pembahasannya juga berjalan cepat, karena kita sedang berpacu dengan negara-negara lain yang agresif di bidang berdagangan.”
Sekjen Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih mengatakan, perkembangan nyata dari keikutsertaan RI di kedua forum tersebut cukup signfikan. “Namun, memang hasil dari kedua forum itu tidak bisa serta merta berdampak langsung kepada kita. Perlu ada sinergi dengan kementerian lain untuk mengimplementasikan apa saja yang kita peroleh di kedua forum itu,” jelasnya.
Alhasil, lagi-lagi “bola panas” hasil pertemuan RI di forum-forum internasional ada di kementerian teknis terkait. Tanpa ada respons cepat dan aksi nyata dari birokrat Indonesia, forum internasional seperti KTT Asean dan G20 hanya akan menjadi ajang retorika pejabat RI di kancah global seperti beberapa periode sebelumnya.
