Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah berupaya mendorong reformasi di berbagai sektor untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih baik.
Hal ini terungkap dalam pertemuan bilateral Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dengan Presiden Bank Dunia David Malpass di sela-sela Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20 di Jepang.
Sri Mulyani menegaskan bahwa Indonesia melakukan reformasi terkait regulasi, institusi, dan reformasi kebijakan untuk meningkatkan penerimaan negara.
Salah satu bentuk ketiga reformasi tersebut adalah kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk mengoptimalkan penerimaan negara.
"Indonesia terus melakukan reformasi struktural seperti di bidang investasi dengan mengurangi negative list secara berkelanjutan untuk mendorong investasi," ungkap Sri Mulyani seperti dikutip Bisnis, Minggu (9/6/2019).
Adapun langkah-langkah yang dilakukan pemerintah terkait target tersebut diantaranya melanjutkan pembangunan infrastruktur, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan reformasi institusional.
Selain itu, terkait tekanan perdagangan global, ekspor Indonesia mengalami kontraksi termasuk impor yang mempengaruhi level pertumbuhan ekonomi.
Menkeu menyerukan agar kondisi ekonomi global perlu diantisipasi hingga jangka menengah karena cukup mengkhawatirkan. Harga komoditi, khususnya pertambangan akan tertekan dan berdampak kepada penerimaan negara. Ia berharap sebagian guncangan ekonomi akan diserap sisi pengeluaran sebagai automatic stabilizer.
Adapun Presiden Bank Dunia David Malpass berpendapat mengenai ekonomi digital, ada 2 hal terpisah yang perlu diperhatikan yaitu yang terkait nilai data dan cara perusahaan melakukan transaksi bisnis.
Presiden Bank Dunia menyarankan agar Pemerintah Indonesia tetap menjalankan reformasi struktural pada kondisi saat ini dimana ekonomi global masih relatif rentan.
