Agar Infrastruktur Tetap Masif Pemerintah Perlu Perhatikan 4 Hal Berikut

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Joko Widodo diapresiasi berbagai kalangan. Pembangunan tersebut dinilai akan mengoneksikan antar daerah di Indonesia.
Ipak Ayu H Nurcaya
Ipak Ayu H Nurcaya - Bisnis.com 01 Juni 2019  |  16:27 WIB
Agar Infrastruktur Tetap Masif Pemerintah Perlu Perhatikan 4 Hal Berikut
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat meresmikan jalan tol Pandaan-Malang di gerbang tol Singosari, Malang, Jawa Timur, Senin (13/5/2019). - ANTARA/Rivan Awal Lingga

Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Joko Widodo diapresiasi berbagai kalangan. Pembangunan tersebut dinilai akan mengoneksikan antar daerah di Indonesia.

Pengamat infrastruktur Shadik Wahono mengatakan apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo akan membuat Indonesia sebagai negara yang terus tumbuh dalam hal infrastruktur.
 
Namun, Shadik mengakui pembangunan yang sudah baik ini akan menjadi masif bila memperhatikan empat hal ke depannya.

Pertama, terkait kepercayaan investor. Kepastian hukum, kontrak kerjasama, serta jaminan stabilitas keamanan yang diberikan pemerintah kepada para investor menjadi kunci kesuksesan pembangunan infrastruktur. Pasalnya, di sinilah para investor akan merasa sangat terjamin ketika melakukan investasi di Indonesia.
 
Kedua, terkait efisiensi operasional, dalam hal ini pemerintah bisa melibatkan SDM lokal untuk menekan operational expenditure atau opex. Serapan tenaga lokal juga berfungsi untuk jangka panjang. Kelak mereka juga yang ikut serta menjaga infrastruktur tersebut.
 
Ketiga, mengenai teknik konstruksi. Shadik mengaku pembangunan ke depannya bisa mengadopsi teknik konstruksi sosrobahu untuk pembangunan tol elevated atau tol bertingkat. Teknik konstruksi ini bisa mengefisienkan penggunaan jalan. Sehingga jalan yang dilalui akan tetap lebar dan lancar.
 
Keempat, terkait pembiayaan, di beberapa negara pembiayaan melalui agensi donor kerap membuat pembangunan menjadi lambat karena banyak hal yang harus diperhitungkan.

“Hingga saat ini, pembiayaan yang melibatkan bank konvensional masih sangat lebih baik. Tentunya, untuk melibatkan perbankan, pemerintah bisa membuat mekanisme menarik untuk perbankan konvensional tersebut," katanya, Sabtu (1/6/2019).

Senada dengan Shadik, pengamat infrastruktur Nuzul Achzar menekankan pembangunan pada return of investment atau ROI sehingga tidak akan ada kerugian.

Untuk itu, ke depannya pemerintah harus memperhatikan skema investasi untuk infrastruktur tersebut. Saat ini yang terjadi pemerintah melakukan pembangunan terlebih dahulu, setelah itu baru mencari investor dan membuat regulasi.
 
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun 732 km jalan Nasional di 2019. Pembangunan tersebut meliputi jalan tol yang mencapai 218 km. Dengan begitu, total panjang jalan nasional yang dibangun dari periode 2015-2019 mencapai 4.119 km.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
infrastruktur

Editor : M. Taufikul Basari
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top