Cegah Kasus Korupsi, Ini Saran IMF

Adapun berdasarkan penelitian tersebut, berikut adalah beberapa pelajaran bagi negara-negara untuk membangun efektivitas lembaga yang bisa mengurangi kerentanan terhadap korupsi.
Edi Suwiknyo | 29 Mei 2019 17:10 WIB
Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde. - REUTERS/Arnd Wiegmann

Bisnis.com, JAKARTA - Dana Moneter Internasional (IMF) menyebutkan bahwa korupsi mempengaruhi negara dalam praktik penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat korupsi maka penerimaan pajak semakin rendah.

Hal itu tertuang dalam Fiscal Monitor yang diterbitkan pekan ini. Dalam riset tersebut, IMF telah menganalisis lebih dari 180 negara dan menemukan bahwa umumnya negara-negara korup memiliki kemampuan mengumpulkan pajak yang lebih sedikit.

Adapun berdasarkan penelitian tersebut, berikut adalah beberapa pelajaran bagi negara-negara untuk membangun efektivitas lembaga yang bisa mengurangi kerentanan terhadap korupsi.

Pertama, investasikan ke tingkat transparansi yang tinggi dan pengawasan eksternal yang independen. Langkah ini memungkinkan lembaga audit dan masyarakat luas untuk memberikan pengawasan yang efektif.

Sebagai contoh, Kolombia, Kosta Rika, dan Paraguay. Tiga negara ini menggunakan platform online yang memungkinkan warga negara untuk memantau kemajuan fisik dan finansial dari proyek investasi.

Selain itu, Norwegia juga telah mengembangkan standar transparansi yang tinggi untuk mengelola sumber daya alamnya.

"Analisis kami juga menunjukan bahwa pers yang bebas meningkatkan manfaat transparansi fiskal. Di Brasil, hasil audit berdampak pada prospek pemilihan ulang pejabat yang diduga menyalahgunakan uang publik, tetapi dampaknya lebih besar di daerah dengan stasiun radio lokal," tulis IMF dalam Chart of The Week: Corruption and Your Money yang dikutip Bisnis, Rabu (29/5/2019).

Kedua, keberadaan lembaga reformasi. Negara-negara yang merancang reformasi untuk memusnahkan korupsi dari semua sudut memiliki peluang sukses lebih yang besar ketika.

Dalam konteks pajak, reformasi administrasi perpajakan akan memiliki hasil yang lebih besar jika undang-undang perpajakan lebih sederhana dan mempersempit kewenangan para pejabatnya.

Ketiga, membangun pelayanan sipil profesional. Perekrutan dan pembayaran yang transparan dan berbasis prestasi mengurangi peluang terjadinya korupsi. Kepala badan, kementerian, dan perusahaan publik harus mempromosikan perilaku etis.

Di Chili dan Korea Selatan misalnya, sistem pengadaan elektronik telah menjadi alat yang ampuh untuk mengurangi korupsi dengan mendorong transparansi termasuk meningkatkan daya saing.

Keempat, memperbanyak kerja sama untuk memerangi korupsi. Negara-negara juga dapat bergabung dalam upaya-upaya untuk mempersulit korupsi melintasi perbatasan.

Sebagai contoh, lebih dari 40 negara telah melakukan kejahatan terhadap perusahaan mereka untuk membayar suap untuk mendapatkan bisnis di luar negeri di bawah konvensi anti-korupsi OECD.

Selain itu, melalui berbagai kerja sama, negara-negara tersebut juga dapat secara agresif mengejar kegiatan anti pencucian uang dan mengurangi peluang transnasional untuk menyembunyikan uang korup di pusat-pusat keuangan yang tidak jelas.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
korupsi, pajak, ekonomi, imf, penerimaan pajak

Editor : Tegar Arief

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top