Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

IMF: Korupsi Pengaruhi Penerimaan Pajak

Dana Moneter Internasional (IMF) menyebutkan adanya korelasi antara tingkat korupsi yang tinggi dengan kemampuan suatu negara dalam mengumpulkan pajak.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 29 Mei 2019  |  17:02 WIB
Penyidik menunjukan barang bukti uang disaksikan oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan) saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan kasus dugaan korupsi Direktur PT Krakatau Steel (Persero) di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (23/3/2019).  - ANTARA/Rivan Awal Lingga
Penyidik menunjukan barang bukti uang disaksikan oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan) saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan kasus dugaan korupsi Direktur PT Krakatau Steel (Persero) di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (23/3/2019). - ANTARA/Rivan Awal Lingga

BIsnis.com, JAKARTA – Dana Moneter Internasional (IMF) menyebutkan adanya korelasi antara tingkat korupsi yang tinggi dengan kemampuan suatu negara dalam mengumpulkan pajak.

Dalam Fiscal Monitor yang diterbitkan pekan ini, IMF telah menganalisis lebih dari 180 negara dan menemukan bahwa umumnya negara-negara korup memiliki kemampuan mengumpulkan pajak yang lebih sedikit.

Penyebab kurang optimalnya pengumpulan pajak ini di antaranya menjalarnya praktik suap, misalnya dilakukan wajib pajak (WP) sebagai cara untuk menghindar dari kewajiban perpajakan atau memanfaatkan celah pajak yang dirancang untuk mendapatkan imbalan atau kickbacks.

“Juga, ketika pembayar pajak percaya pemerintah mereka korup, mereka lebih cenderung menghindari membayar pajak,” tulis IMF dalam Chart of The Week: Corruption and Your Money yang dikutip Bisnis, Rabu (29/5/2019).

IMF menekankan praktik korupsi yang berlangsung di beberapa sektor telah merusak kemampuan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Apalagi, dari hasil kajian tersebut, mereka menyebutkan negara dengan tingkat korupsi yang lebih rendah mampu mengumpulkan penerimaan pajak lebih dari 4 persen dari produk domestik bruto (PDB) dibandingkan negara-negara dengan level yang sama tetapi tingkat korupsinya lebih tinggi.

Oleh karena itu, IMF melihat perlunya reformasi untuk mendorong transparansi, memerangi korupsi, dan ujung-ujungnya bisa meningkatkan kualitas penerimaan pajak.

Di Georgia misalnya, reformasi telah berhasil mengurangi korupsi secara signifikan dan menaikan penerimaan pajak lebih dari dua kali lipat, naik 13 persen dari PDB antara 2003 dan 2008.

Selain Georgia, reformasi di Rwanda yang telah berlangsung sejak pertengahan 1990-an juga telah banyak membuahkan hasil, misalnya pendapatan pajak negara di Afrika ini meningkat sebesar 6 persen dari PDB .

“Ini hanyalah dua contoh yang menunjukkan pengawas fiskal menyoroti lembaga dan kebijakan fiskal, seperti administrasi pajak atau praktik pengadaan, dan menunjukkan bagaimana mereka dapat memerangi korupsi," jelasnya.

Hanya saja, berpijak pada pengalaman dua negara di atas, IMF menganggap upaya mewujudkan transparansi memang memerlukan kemauan politik yang bisa dilakukan dengan membentuk lembaga fiskal yang kuat, memiliki integritas, dan akuntabilitas di seluruh sektor publik.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

korupsi pajak imf penerimaan pajak
Editor : Tegar Arief
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top