BIsnis.com, JAKARTA – Dana Moneter Internasional (IMF) menyebutkan adanya korelasi antara tingkat korupsi yang tinggi dengan kemampuan suatu negara dalam mengumpulkan pajak.
Dalam Fiscal Monitor yang diterbitkan pekan ini, IMF telah menganalisis lebih dari 180 negara dan menemukan bahwa umumnya negara-negara korup memiliki kemampuan mengumpulkan pajak yang lebih sedikit.
Penyebab kurang optimalnya pengumpulan pajak ini di antaranya menjalarnya praktik suap, misalnya dilakukan wajib pajak (WP) sebagai cara untuk menghindar dari kewajiban perpajakan atau memanfaatkan celah pajak yang dirancang untuk mendapatkan imbalan atau kickbacks.
“Juga, ketika pembayar pajak percaya pemerintah mereka korup, mereka lebih cenderung menghindari membayar pajak,” tulis IMF dalam Chart of The Week: Corruption and Your Money yang dikutip Bisnis, Rabu (29/5/2019).
IMF menekankan praktik korupsi yang berlangsung di beberapa sektor telah merusak kemampuan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Apalagi, dari hasil kajian tersebut, mereka menyebutkan negara dengan tingkat korupsi yang lebih rendah mampu mengumpulkan penerimaan pajak lebih dari 4 persen dari produk domestik bruto (PDB) dibandingkan negara-negara dengan level yang sama tetapi tingkat korupsinya lebih tinggi.
Baca Juga
Oleh karena itu, IMF melihat perlunya reformasi untuk mendorong transparansi, memerangi korupsi, dan ujung-ujungnya bisa meningkatkan kualitas penerimaan pajak.
Di Georgia misalnya, reformasi telah berhasil mengurangi korupsi secara signifikan dan menaikan penerimaan pajak lebih dari dua kali lipat, naik 13 persen dari PDB antara 2003 dan 2008.
Selain Georgia, reformasi di Rwanda yang telah berlangsung sejak pertengahan 1990-an juga telah banyak membuahkan hasil, misalnya pendapatan pajak negara di Afrika ini meningkat sebesar 6 persen dari PDB .
“Ini hanyalah dua contoh yang menunjukkan pengawas fiskal menyoroti lembaga dan kebijakan fiskal, seperti administrasi pajak atau praktik pengadaan, dan menunjukkan bagaimana mereka dapat memerangi korupsi," jelasnya.
Hanya saja, berpijak pada pengalaman dua negara di atas, IMF menganggap upaya mewujudkan transparansi memang memerlukan kemauan politik yang bisa dilakukan dengan membentuk lembaga fiskal yang kuat, memiliki integritas, dan akuntabilitas di seluruh sektor publik.
