Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa pihaknya mendapat pagu indikatif tahun anggaran 2026 sebesar Rp5,05 triliun.
Hal itu sebagaimana tertuang dalam urat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas Nomor S-356/MK.02/2025 dan Nomor B-383/D.9/PP.04.03/05/2025 yang dikeluarkan tanggal 15 Mei 2025.
"Pagu indikatif Otorita IKN Tahun 2026 sebesar Rp5,05 triliun," kata Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, Selasa (8/7/2025).
Basuki menjelaskan, anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai senilai Rp423 miliar, belanja operational senilai Rp138 miliar dan belanja non-operasional sebesar Rp4,48 triliun yang sebagian besar digunakan untuk pembangunan konstruksi fisik lanjutan.
Kendati demikian, pagu indikatif tersebut dinilai masih jauh untuk mencukupi pembangunan pada 2026. Pasalnya, OIKN membutuhkan tambahan anggaran mencapai Rp16,13 triliun untuk melanjutkan proyek baru di IKN.
Basuki menegaskan, pihaknya telah menyampaikan usulan tambahan anggaran tersebut kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 4 Juli 2025 melalui Surat Kepala OIKN Nomor B.132/Kepala/Otorita IKN/VII/2025.
Baca Juga
"Kami membutuhkan anggaran dari Rp5,05 triliun, ditambah Rp16,13 triliun," ujarnya.
Dengan usulan tambahan anggaran Rp16,13 triliun, maka total anggaran OIKN pada 2026 menjadi Rp21,18 triliun.
Sebelumnya, OIKN mendapat pagu anggaran 2025 sebesar Rp5,4 triliun. Meski demikian, anggaran OIKN sempat mendapat resto Prabowo untuk ditambah sebesar Rp8,1 triliun guna mendukung kawasan yudikatif dan legislatif.
Namun demikian,mengingat adanya keterbatasan penyerapan anggaran, tambahan anggaran itu direvisi menjadi Rp4 triliun. Dengan demikian, total alokasi anggaran yang disalurkan negara untuk IKN sepanjang 2025 sebesar Rp14,4 triliun.
Adapun, beberapa proyek yang baru-baru ini telah dibangun pembangunannya oleh OIKN di antaranya pembangunan jalan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sepanjang 12,2 kilometer (km) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Nilai kontrak proyek tersebut mencapai Rp3,04 triliun.
Pembangunan proyek tersebut mencakup tujuh paket pekerjaan fisik peningkatan jalan di KIPP 1B–1C sepanjang total 12,2 km dengan nilai kontrak sebesar Rp3,04 triliun, serta dua paket pengawasan senilai Rp24,5 miliar.
