Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana menaikkan harga pembelian pemerintah gabah kering panen yang belum berubah sejak 2015.
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Muzdalifah Machmud menjelaskan, pemerintah sedang mengkaji kenaikan HPP gabah dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.
Menurutnya, besaran HPP GKP yang ada saat ini tidak mungkin dipertahankan secara terus menerus, kendati telah terdapat fleksibilitas pembelian sebesar 10%.
“Kami mempertimbangkan juga kenaikan ongkos produksi di tingkat petani. Maka dari itu perlu ada kajian mendalam terkait dengan penetapan HPP GKP ini,” ujarnya.
Namun demikian, dia tidak menyebutkan kapan revisi HPP GKP tersebut dieksekusi. Pasalnya, pemerintah mempertimbangkan banyak hal untuk memutuskan berapa besaran HPP ideal yang tidak merugikan petani maupun konsumen.
Ketua Umum Perhimpunan Penggilingan Padi Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan, HPP GKP yang tidak berubah sejak 2015 merupakan kebijakan yang tidak ideal.
Baca Juga
Selain memperberat upaya Perum Bulog (Persero) dalam melakukan penyerapan beras, kebijakan itu juga membuat para penggiling kecil gulung tikar.
“Ketika HPP direvisi naik, saran saya pemerintah tunjuk Bulog untuk kerja sama dengan penggilingan kecil membentuk sistem penyerapan gabah atau beras yang berkesinambungan, supaya bisa memangkas rantai distribusi dan harga yang diterima penggilingan kecil dari pembelian oleh Bulog berada pada batas wajar,” jelas Sutarto.
