Nilai Luhur Indonesia Jangan Hanya Jadi Metafora Ibu Kota Baru

Ibu kota baru harus dapat memberikan ruang jawaban atas tantangan masa depan. Ibu kota negara harus dapat menjadi cerminan karakter bangsa.
Putri Salsabila
Putri Salsabila - Bisnis.com 21 Mei 2019  |  11:42 WIB
Nilai Luhur Indonesia Jangan Hanya Jadi Metafora Ibu Kota Baru
Presiden Joko Widodo berjalan di kawasan hutan saat meninjau salah satu lokasi calon ibu kota negara di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (8/5/2019). - ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA--Nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila seharusnya tidak sekadar menjadi metafora dalam tampilan arsitektur atau struktur ibu kota baru nantinya, tetapi nilai-nilai tersebut harus dapat menjadi nafas kehidupan kotanya.

Ahmad Djuhara, Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) menegaskan bahwa ibu kota negara harus dapat memberikan ruang jawaban atas tantangan masa depan. Ibu kota negara harus dapat menjadi cerminan karakter bangsa.

"Cerminan karakter arsitektur kota  seharusnya menjadi amunisi utama dalam bersaing dengan ibu kota negara-negara di dunia. Situasi ini dapat menjadi barometer perencanaan kota-kota di Indonesia ke depan dan warga kota menjadi penggerak utamanya," tuturnya dalam diskusi para ahli perencana, arsitek dan rancang kota, Senin (20/5/2019).

Diskursus mengenai ibu kota negara, kata Djuhara, selayaknya menjadi perhatian luas dari setiap elemen masyarakat. Mulai dari sekadar perbincangan warung kopi hingga menyumbangkan gagasan mengenai rona kota dan arsitekturnya, dan sayembara dapat menjadi salah satu cara untuk mencapainya.

Menurutnya, perancangan ibu kota negara dapat menjadi kesempatan menunjukkan karya terbaik arsitek Indonesia masa depan. Sehingga, menurut Djuhara Negara, perlu melaksanakan sayembara khusus untuk menciptakan berbagai desain terbaik untuk ibu kota negara nantinya.

Dialog para ahli perencana kota dan wilayah, arsitek dan rancang kota Terungkap juga perlu upaya harmonisasi pengaturan “ruang” dan “perencanaan” agar tahapan pembangunannya menjadi jelas.

"Harus ada upaya paduserasi sektoral harus perubahan positif dalam penataan ruang dan pertanahan yang lebih peka terhadap pelayanan masyarakat umum, kepastian hukum dan pada gilirannya membawa Indonesia menjadi semakin kompetitif di konstelasi regional," ujar Djuhara.

Bernardus Djonoputro, Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), menambahkan pemerintah harus berani melakukan terobosan dalam mahzab perencanaan lintas matra dan lintas sektor.

Untuk itu, pada 9-13 September 2019, IAP akan mendatangkan para ahli dari seluruh dunia melalui Kongres Perencana Se-Dunia ISOCARP di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah.

Acara ini diharapkan menjadi ajang bagi urun rembug dan diskursus proses dan disain perencana Ibukota bersama berbagai perencana dunia. Ini juga merupakan bukti betapa isu perkotaan Indonesia telah menjadi perhatian global.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Pemindahan Ibu Kota

Editor : M. Rochmad Purboyo

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup