Persiapan Ibu Kota Baru, Bukit Soeharto Akan Direvitalisasi

Diharapkan daerah yang dipilih memiliki potensi konflik sosial minimal dan memiliki budaya terbuka untuk menerima pendatang dan perubahan.
Putri Salsabila
Putri Salsabila - Bisnis.com 20 Mei 2019  |  13:08 WIB
Persiapan Ibu Kota Baru, Bukit Soeharto Akan Direvitalisasi
Jalan menuju Taman Hutan Raya Bukit Soeharto - wikipedia

Bisnis.com, JAKARTA -- Bambang Brodjonegoro Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan bahwa Bukit Soeharto akan direvitalisasi sebagai hutan lindung apabila terpilih menjadi bagian dari wilayah ibu kota baru.

"Apabila Bukit Soeharto terpilih menjadi bagian dari wilayah Ibu Kota baru, nantinya akan direvitalisasi sehingga kita memiliki hutan lindung di Ibu Kota," tuturnya pekan lalu.

Adapun berdasarkan pemaparan Menteri Bappenas dalam dialog nasional pemindahan ibu kota negara, wilayah Ibu Kota Baru masih memiliki empat kandidat wilayah dalam dua daerah di Kalimantan Tengah dan Timur yang masih belum ditentukan, yakni Palangkaraya, Bukit Soeharto, Tangkiling, serta Pulang Pisau.

Dalam pemaparannya, Bambang menuturkan bahwa pemerintah memiliki kriteria penentuan lokasi ibu kota yang masih dalam tahap penentuan. Kriteria pertama yakni lokasi Ibu Kota diharapkan memiliki lokasi strategis yang berada di tengah wilayah Indonesia.

Kemudian, lanjutnya Bambang, kriteria selanjutnya adalah wilayah yang memiliki lahan luas milik pemerintah BUMN perkebunan untuk mengurangi biaya investasi dan aman dari bencana.

"Lahan yang dipilih untuk Ibu kota harus bebas dari bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi dan kebakaran hutan dan lahan gambut," ujarnya.

Selain itu, Bambang juga menuturkan bahwa sumber daya air harus melimpah dan bebas dari pencemaran lingkungan, dan Ibu Kota Baru diharapkan dekat dengan kota eksisting yang telah berkembang, sehingga dapat membantu perkembangan pembangunan infrastruktur pada tahap awal.

Adapun kriteria lainnya yang menurutnya perlu digarisbawahi yakni diharapkan daerah yang dipilih memiliki potensi konflik sosial minimal dan memiliki budaya terbuka untuk menerima pendatang dan perubahan.

Menurutnya, pembangunan Ibu Kota merupakan tugas bersama untuk meningkatkan keberlanjutan, Pemerintah juga membutuhkan swasta untuk turun serta membantu pemindahan Ibu Kota.

Adapun skema pembiayaan pemindahan Ibu Kota yang telah dicanangkan berasal dari dana inestasi APBN, BUMN, KPBU, serta Swasta yang diharapkan untuk membantu membangun perguruan tinggi, sarana kesehatan, MICE, dan Science e Technopark.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Ibu Kota Dipindah

Editor : M. Rochmad Purboyo

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top