Ibu Kota Baru: Pemerintah Terbuka Libatkan Swasta

Selain menerima perspektif dan melibatkan swasta secara intensif, Bambang juga berharap swasta ikut serta membangun dan membantu pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).
Putri Salsabila | 17 Mei 2019 08:50 WIB
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kanan) memaparkan rencana pemindahan ibu kota dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (6/5/2019). - ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa pemerintah mulai membuka saran dan pendapat serta perspektif dari sektor swasta untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN).

Dia menuturkan, presiden ingin melibatkan swasta secara intensif dalam pembangunan ibu kota baru.

“Kita ingin memperkaya perspektif dari sektor swasta. Presiden ingin melibatkan swasta secara intensif dalam membangun ibu kota baru. Kami ingin mendapatkan tanggapan, masukan, utamanya dari kelompok yang pasti perhatiannya paling tinggi terhadap masalah membangun ibu kota baru," tuturnya pada saat membuka Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara, Kamis (16/5/2019).

Selain menerima perspektif dan melibatkan swasta secara intensif, Bambang juga berharap swasta  ikut serta membangun dan membantu pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Adapun pembiayaan pemindahan ibu kota mengandalkan empat skema. Skema pertama yakni menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan Istana Negara, bangunan strategis TNI/POLRI, pengadaan lahan, dan ruang terbuka hijau. Kemudian, penggunaan dana dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk peningkatan bandara dan pelabuhan.

Selain itu, pemindahan ibu kota juga menggunakan kucuran dana dari hasil Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan infrastruktur utama selain yang telah tercakup dalam APBN seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan, lembaga pemasyarakatan, sarana dan prasarana penunjang.

Kemudian, untuk para swasta pemerintah berharap dapat membantu dalam pembangunan perguruan tinggi, sarana kesehatan, Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) dan science-technopark.

Sebelumnya, Bidang Tata Ruang, Kawasan dan Properti Ramah Lingkungan Asosiasi DPP Realestat Indonesia Hari Ganie mengatakan bahwa pihak swasta membutuhkan insentif atau tawaran dari pemerintah untuk melaksanakan pembangunan.

"Swasta dapat diajak apabila secara komersial menguntungkan. Namun tawarkan dulu apa keuntungan yang dapat diberikan kepada swasta?" tuturnya pada Bisnis minggu lalu.

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Ibu Kota Dipindah

Editor : M. Rochmad Purboyo

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup