Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog (Persero) yakin stok beras nasional aman meskipun Bulog kembali menyalurkan beras langsung ke penerima bantuan sosial beras sejahtera (bansos rastra). Bulog justru bisa menyerap lebih banyak beras dari petani jika program bansos rastra kembali bergulir.
Pada Jumat (10/5), Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa pemerintah berencana mengembalikan skema pemberian bantuan pangan sosial ke wujud fisik, yaitu beras. Hal itu dilakukan agar Bulog kembali memiliki kepastian kanal penyaluran di tengah tingginya stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang saat ini mencapai 2,1 juta ton.
Rencana tersebut merupakan wacana ketiga yang ditawarkan pemerintah dalam mencari solusi penyaluran beras Bulog. Sebelumnya, pemerintah mewacanakan untuk mengembalikan program tunjangan pangan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil ke dalam bentuk beras atau natura. Selain itu, Bulog juga meminta agar mereka menjadi pemasok tunggal bagi outlet penukaran BPNT, seperti di eWarong.
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan, Bulog siap untuk kembali menyalurkan beras dalam skema bansos rastra.
“Kebijakan itu akan menjadi solusi di sisi penugasan Bulog oleh pemerintah. Di undang-undang tertulis jelas, Bulog ditugaskan menyerap gabah dan beras petani dalam rangka stabilitas harga pangan. Dari penyerapan itu digunakan untuk CBP [cadangan beras pemerintah] dan memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Selama ini, dengan adanya BPNT, peran dan tugas Bulog ini diabaikan.”
Adapun, undang-undang yang dimaksud Tri adalah Instruksi Presiden No. 5/2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 48/2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.
Baca Juga
Dia mengasumsikan, apabila skema bansos rastra dikembalikan, total penyaluran beras Bulog tahun ini bisa mencapai hampir 3 juta ton. Asumsi itu diperoleh dari 1,50 juta ton tambahan dari bansos rastra dengan perhitungan 15,60 juta KPM menerima 10 kg beras/bulan seperti tahun lalu. Jumlah itu ditambah pula dari target operasi pasar Bulog tahun ini sebesar 1,48 juta ton dan alokasi bansos rastra Januari—April sebanyak 213.000 ton.
“Kendati nantinya kami harus menyalurkan beras 3 juta ton tahun ini, stok kami pastikan aman. Karena stok CBP sekarang 2,10 juta ton, dan belum lagi ditambah dari pengadaaan kami yang bisa lebih besar dari target 1,80 juta ton tahun ini. Selama ini penyerapan kami rendah karena memang stok kami masih terlalu banyak,” ujarnya.
Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat Kudhori mengatakan, apabila skema bansos rastra dihidupkan lagi, pemerintah dan Bulog harus siap menghadapi persoalan lama yakni lemahnya kepatuhan terhadap prinsip 6T (tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, tepat kualitas, tepat kuantitas, dan tertib administrasi).
“Masalahnya, apakah pemerintah dan Bulog sudah punya antisipasi agar persoalan rendahnya kepatuhan terhadap 6T dalam proses penyaluran rastra tidak terulang kembali? Sebab, BPNT ini tujuan awalnya untuk mengurai rendahnya kepatuhan 6T dalam proses penyaluran bansos.”
