Bisnis.com, JAKARTA — Pembentukan Holding BUMN Jasa Keuangan telah mencapai tahap akhir. Langkah pemerintah menyatukan seluruh lembaga keuangan pelat merah tersebut diproyeksikan rampung pada Juli tahun ini.
Pembentukan holding BUMN keuangan menjadi topik headline koran cetak Bisnis Indonesia edisi Jumat (10/5/2019).
Berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, antisipasi risiko sistemik perbankan sempat mengganjal pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Jasa Keuangan. Kabarnya, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) masih menyoal hal tersebut.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menjelaskan bahwa sebelumnya KKSK pernah menyoal PT Danareksa (Persero) yang ditunjuk menjadi induk holding karena kapasitas perusahaan itu dinilai lebih kecil dibandingkan dengan anggota holding lain.
Namun, lanjutnya, hal tersebut seharusnya tidak menjadi permasalahan karena induk holding tetap dimiliki dan diawasi sepenuhnya oleh negara.
“Yang utama adalah 100% dimiliki oleh negara karena kontrol itu harus 100% di negara. Itu, menurut saya, policy paling baik untuk memperkuat fungsi holding company,” katanya, Kamis (9/5/2019).
Rini mencontohkan, Inalum yang dipilih menjadi induk Holding BUMN Industri Pertambangan. Perusahaan itu kemudian mengalami restrukturisasi organisasi saat menjadi induk holding.
Menurutnya, Inalum dipilih karena memiliki balance sheet yang sehat dan dimiliki 100% oleh negara.
Sementara itu, walaupun memiliki aset yang besar, perbankan yang menjadi anggota Holding BUMN Jasa Keuangan adalah perusahaan terbuka.
Secara terpisah, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo menjelaskan, pembicaraan terkait dengan risiko sistemik sudah selesai. “Kami sudah jelaskan semua. Tidak ada ganjalan di situ,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (9/5).
Gatot menjelaskan, ada 16 bank di Indonesia yang berisiko sistemik. Sebanyak empat di antaranya merupakan bank pelat merah yang hendak masuk ke dalam Holding BUMN Jasa Keuangan.
“Kami siapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan holding ini ,” katanya tanpa merinci langkah-langkah tersebut.
Anggota Holding BUMN Jasa Keuangan rencananya terdiri dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), PT Pegadaian (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan PT Fintek Karya Nusantara (Finarya).
TUMBUH PESAT
Sebelumnya, Gatot menjelaskan bahwa dengan kehadiran Holding BUMN Jasa Keuangan, bisnis dari sejumlah lembaga yang tergabung berpotensi tumbuh pesat.
Salah satu contohnya adalah rencana penebalan modal PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Bank spesialis kredit pemilikan rumah ini bakal lebih ekspansif sehingga mempercepat pengurangan backlog rumah di Indonesia.
“Dengan ekuitas BTN yang hari ini Rp23 triliun, bisa chip in dana dari induk kepada BTN dengan maksimal Rp18 triliun,” jelas Gatot.
Direktur Keuangan dan Tresuri BTN Iman Noegroho Soeko mengharapkan Holding BUMN Jasa Keuangan dapat rampung secepatnya. Pasalnya, perusahaan dalam skenario terburuk akan membutuhan penambahan permodalan usai mengimplementasikan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71.
“Kalau dampak paling buruk PSAK 71 itu kan ke CAR sehingga kami butuh tambahan modal. Kalau ada holding, kami jadi gampang, karena tidak perlu persetujuan DPR ,” katanya.
Iman belum mengetahui besaran dana segar yang dapat dikucurkan Holding BUMN Jasa Keuangan. Namun, ujarnya, skema terbaik adalah melalui rekapitalisasi. “Seperti model recap pemerintah ke empat bank yang dulu,” paparnya.
Kementerian BUMN juga menyampaikan, rencana pembentukan holding itu akan diikuti dengan pengaturan fokus dua bank besar yang selama ini menjadi andalan pemerintah untuk pembiayaan infrastruktur, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Direktur Utama Bank Negara Indonesia Achmad Baiquni pernah mengatakan, pembentukan holding akan membuat efisiensi anggaran anggotanya.
“Misalnya dengan adanya sharing IT , kami tidak perlu bangun sendiri-sendiri.”
Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Rohan Hafas menambahkan, keberadaan holding akan meningkatkan leverage bisnis perseroan yang dinilai masih tertinggal dibandingkan dengan bank negara tetangga.
