PROYEK IDD : Negosiasi Split Antara Chevron dan Pemerintah Masih Alot

Satuan Pelaksana Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengklaim dapat menyelesaikan pembahasan proposal pengembangan (POD) Proyek Laut Dalam Indonesia (IDD) tahap II pada Juni mendatang.
David Eka Issetiabudi
David Eka Issetiabudi - Bisnis.com 09 Mei 2019  |  15:13 WIB
PROYEK IDD : Negosiasi Split Antara Chevron dan Pemerintah Masih Alot
Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA—Satuan Pelaksana Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengklaim dapat menyelesaikan pembahasan proposal pengembangan (POD) Proyek Laut Dalam Indonesia (IDD) tahap II pada Juni mendatang.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan saat ini sudah berada dalam tahap finalisasi. Menurutnya, soal biaya pengembangan, kedua belah pihak sudah menemukan kesepakatan.

"Tinggal masalah split, sekarang masih nego dengan mereka. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat sepakat dengan mereka," katanya, Rabu (8/5/2019).

SKK Migas memahami lamanya pembahasan terkait dengan kalkulasi potensi risiko finansial yang ditanggung operator. Selain itu, risiko yang ada juga melingkupi waktu tenggat untuk menyelesaikan proyek ini.   

"Ketika [proyek ini] mundur, biaya jadi naik, menyebabkan perhitungan berbeda. Intinya tinggal split saja, diharapkan semester I/2019 sudah selesai," tambahnya.

Pemerintah sendiri menginginkan proyek strategis nasional ini dapat beroperasi sekitar 1 tahun lebih awal dari target yang ditetapkan. Semula, pemerintah menargetkan proyek IDD di Lapangan Gendalo dan Gehem dapat beroperasi pada kuartal I/2024.

Pengembangan Proyek Laut Dalam tahap II ini masih menggunakan cost recovery, sebelum nanti pada 2027 berubah menjadi skema bagi hasil kotor atau Gross Split.

Pengembangan proyek IDD tahap II merupakan pengembangan lapangan Gendalo dan Gehem, dan tidak melibatkan Blok Makassar Strait. Terkait investasi, proyek IDD tahap II punya potensi di bawah US$10 miliar atau US$11 miliar.

Kendati demikian, kekhawatiran Chevron dapat dimengerti. Deputi Operasi SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman  mengatakan Chevron melihat adanya risiko keterlambatan penyelesaian proyek antara 1 - 1,5 tahun dengan melihat pengalaman pengerjaan proyek IDD tahap I.

"Opsi disresi itu ya minta tambahan insentif agar NPV dan IRR mereka tidak banyak berubah. Bentuknya ya bisa macam-macam tergantung perhitungan keekonomian, sementara buat kami yang penting pendapatan negara minimal tetap," katanya.

Dalam hitungan SKK Migas, lanjut Fatar, dengan jadwal penyelesaian proyek yang tidak terlambat, maka semua parameter keekonomian sudah disepakati.

Dari proyek ini, diperkirakan puncak produksi dapat mencapai 844 MMscfd, dan 27.000 barrel oil per day (BOPD).

Sebelumnya, Chevron sudah menjalankan proyek IDD tahap I yang telah beroperasi pada 31 Agustus 2016 lalu. Dari proyek tersebut, kapasitas produksinya sebesar 110 MMscfd dan 4.00 BOPD. Chevron sendiri memulai proyek pengeboran sumur pengembangan di proyek IDD tahap I, pada kuartal II/2014.

Manager Corporate Communications PT Chevron Pacific Indonesia Sonitha Poernomo mengaku terus melanjutkan pembicaraan dengan pemerintah terkait proyek IDD tahap II.

"Sesuai kebijakan Perusahaan, kami tidak dapat mendiskusikan ketentuan-ketentuan komersial maupun proses diskusi yang sedang berlangsung dengan Pemerintah," katanya. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
chevron, skk migas

Editor : Bunga Citra Arum Nursyifani

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top