Bisnis.com, JAKARTA – Peran pemerintah daerah dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang berfokus pada lingkungan, sosial dan ekonomi semakin tumbuh.
Ivo Setiono, Direktur Eksekutif Urband and Development Institute (URDI) mengatakan pencapaian strategis oleh tiga kota yang menjadi kajian URDI, yakni Banjarmasin, Kulon Progo dan Banyuwangi telah memiliki inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan.
Berdasarkan penentuan masalah wilayah, kabupaten Kulon Progo dan Banyuwangi memiliki isu kemiskinan, sedangkan kota Banjarmasin memiliki isu lingkungan.
Berdasarkan hasil kajian, pemerintah daerah Kulon Progo telah mengakselerasi pembangunan dengan meningkatkan ekonomi lokal melalui pengembangan produk dan konsumsi lokal.
Inovasi-inovasi yang telah dikerahkan yakni Bela-Beli Kulon Progo dengan menghimbau seluruh masyarakatnya untuk membeli barang lokal, AirKu, Tomira (Toko Milik Rakyat), Rasda (beras daerah), RSUD tanpa kelas, pemberdayaan pembuatan batik Gebleg Renteng, Belabeliku.com dan lain lain.
Kemudian, gerakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi yakni akselerasi pembangunan pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan pertanian dan UMKM.
Baca Juga
Berbeda dengan Kulon Progo yang memilih untuk meningkatkan perekonomian melalui penjualan hasil lokal, Banyuwangi memilih untuk mengedepankan kekayaan budaya dan alamnya.
Adapun Inovasi-inovasi yang telah dilakukan untuk memutus rangkai kemiskinan yakni, mengagendakan tiap tahunnya 99 agenda budaya seperti Festival Banyuwangi. Kemudian, e-Village budgeting, Smart kampong, program Lahir Procot Pulang Bawa Akta, Banyuwangi.mal.com, Beasiswa setiap siswa miskin sebagai siswa asuh sebaya, Garda Ampuh dan lain sebagainya.
Selain itu, Kota Banjarmasin yang memiliki isu lingkungan, melakukan akselerasi pembangunan pengembangan kota berbasis sungai yang bersih. Banjarmasin meningkatkan kesadaran kebersihan dan mengajak masyarakatnya peka terhadap alam.
Beberapa inovasi yang telah dilakukan yakni pembatasan tas belanja plastik, kampung tematik dan rumah muka dua, Smart City, Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Terpadu (SIMPUN) serta pembangunan kawasan wisata.
Peningkatan ekonomi dan pembangunan di tiga kota tersebut memiliki kenaikan yang cukup signifikan. Lanjut Ivo, penerapan penyelesaian masalah setiap daerah harus disesuaikan dengan inti masalah serta budaya masyarakatnya. Karena itu, setiap daerah memiliki penyelesaian yang berbeda-beda.
Ivo menyebutkan pencapaian SDGs oleh pemerintah daerah adalah salah satu bentuk upaya untuk memastikan keamanan ruang hidup, daya pulih produksi dan konsumsi masyarakat serta keberlanjutan fungsi ekologi yang meningkat.
“Kajian ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana peranan dan pencapaian SDGs di berbagai daerah, sekaligus memberi rekomendasi pengembangan kapasitas yurisdiksi ke depan sebagai langkah strategis bagi pencapaian SDGs secara efektif dan kredibel,” ujar Ivo Selasa, (30/4/2019).
SDG's yang telah dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 ini menjadi ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030 agar setiap negara memiliki kedamaian dan kemakmuran hidup.
Adapun 17 capaian/goals, 169 target serta 244 indikator yang perlu dilkukan untuk mencapai pembangunan keberlanjutan atau SDG's di Indonesia yang setiap daerahnya memiliki treatmen yang berbeda-beda untuk mengakselerasi pembangunan.
