Bisnis.com, JAKARTA-- Penerapan Sustainable Development Goals (SDGs) atau gerakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia seharusnya menjadi tugas bersama, dan bukan melulu pemerintah.
SDGs yang telah dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 ini menjadi ambisi pembangunan setiap negara hingga tahun 2030 agar setiap negara memiliki kedamaian dan kemakmuran hidup.
Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan yang juga Kepala Sekretariat Nasional SDGs, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan gerakan pembangunan keberlanjutan ini bukan hanya tugas pemerintah.
Gerakan untuk mencapai tujuan SDGs juga membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi dan praktisi, serta organisasi masyarakat dan media.
“Peran strategis pemerintah daerah dalam pencapaian SDGs sangat penting untuk memastikan implementasi pelayanan publik dan indikator SDGs berjalan baik di tingkat lokal,” ujarnya dalam konferensi pers usai Lokakarya Kajian Kapasitas Yurisdiksi Sub-Nasional dalam Pencapaian SDGs di Jakarta, Selasa (30/4/2019).
Menurutnya, salah satu keterlibatan daerah adalah penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs serta penerapannya. Penyusunan dokumen tersebut dilakukan oleh gubernur yang melibatkan walikota dan bupati sesuai amanah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) meskipun demikian, setiap orang memiliki andil untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan.
Baca Juga
Adapun Berdasarkan studi SDG's UNPAD yang telah dipaparkan oleh Amalia, dari 35 provinsi yang telah mencapai goals tertinggi dalam penerapan 'goals SDG's',Kalimantan Timur paling tinggi pencapaiannya dengan nilai 2,49 poin. Disusul oleh Kepulauan Riau yakni senilai 2.37 poin, serta Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 2.30 poin.
Selain itu, terdapat beberapa provinsi yang masih memiliki goal terendah yakni Papua dengan 1.17 poin, Papua Barat dengan 1.51 poin, Sulawesi Barat 1,63, serta Sulawesi Tengah yakni 1.63.
"Semua provinsi mengalami tantangan berat menghadapi SDG's, tanpa terkecuali. DKI Jakarta masih memerlukan penurunan stunting sampai 6 persen lagi untuk mencapai target SDG's. Jawa Barat membutuhkan kenaikan rata-rata lama sekolah 2,5 tahun lagi untuk mencapai target," ujarnya pada keterangan tertulis Kamis (2/5/2019).
Adapun provinsi yang relatif paling tertinggal di hampir semua aspek yakni NTT, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua. Hal ini menjadi tugas bersama seperti yang telah disebutkan untuk memajukan Indonesia dan mencapai SDG's pada 2030.
Saat ini terdapat 19 provinsi yang telah memiliki RAD diantaranya Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, dan Lampung.
Selain itu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Kalimantan Utara dan Kepulauan Riau juga telah memiliki RAD. Sementara sisanya sedang melakukan penyusunan dan ditargetkan secepatnya dapat mengajukan RAD.
Pembentukan RAD SDG’s terkadang terkendala dari periode pemerintahan di setiap daerahnya yang berbeda-beda. Salah satu kendalanya yakni daerah yang baru selesai pilkada atau gubernurnya belum dilantik, sehingga belum menyusun RAD SDGs.
Bagi daerah yang sedang dan akan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), diharapkan dapat mengintegrasikan tujuan, target dan indikator TPB/SDGs ke dalam RPJMD. Karena menurutnya, RAD harus selaras dan terintegrasi dengan RPJMD dan tidak terpisahkan dengan RPJMD.
