Indonesia Ajukan Pinjaman US$297,91 Juta ke ADB

Pemerintah Indonesia mengajukan pinjaman bantuan darurat kepada Asian Development Bank (ADB) sebesar US$297,91 juta.
Indonesia Ajukan Pinjaman US$297,91 Juta ke ADB
Hadijah Alaydrus - Bisnis.com 01 Mei 2019  |  13:00 WIB
Indonesia Ajukan Pinjaman US$297,91 Juta ke ADB
Tenda hunian warga korban bencana gempa dan likuefaksi di Kamp Pengungsian Balaroa, Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (24/4/2019). Pemerintah menetapkan masa transisi darurat bencana gempa, tsunami dan likuefaksi di Sulawesi Tengah telah berakhir dan akan dilanjutkan ke masa pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi. Anggaran untuk pembangunan kembali Sulawesi Tengah pascabencana mencapai Rp36 triliun. - Antara/Mohamad Hamzah

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia mengajukan pinjaman bantuan darurat kepada Asian Development Bank (ADB) sebesar US$297,91 juta untuk merehabilitasi dan merekonstruksi Provinsi Sulawesi Tengah pasca gempa tahun lalu.

Jenis pinjaman tersebut adalah Emergency Assistance Loan for Rehabilitation and Reconstruction (EARR)

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan pinjaman akan dibagi ke dalam dua proyek yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan dengan total pinjaman senilai US$297,91 juta.

"Pinjaman sebesar US$188,16 juta diajukan untuk membiayai rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur sosial dan sumber daya air di Sulteng," kata Bambang dalam siaran pers, Rabu (1/5/2019).

Sementara itu, pinjaman untuk proyek infrastruktur transportasi pelabuhan dan bandar udara bernilai US$ 109,75 juta.

Saat ini, Bambang mengatakan proposal sedang dalam proses internal pemerintah Indonesia dan menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan.

"Semoga dalam waktu dekat ini dapat diusulkan dan dinegosiasikan dengan pihak ADB,” kata Bambang dalam acara Bilateral Meeting with Southeast Asian Department (SERD) ADB.

Dia berharap kemitraan kemakmuran dengan ADB yang sudah terjalin dengan sangat baik selama ini dapat diperdalam dan ditingkatkan untuk mendukung pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan inovatif Indonesia.

“Kami akan mencari pendekatan yang lebih terprogram sesuai dengan sektor inti dan prioritas pemerintah untuk memastikan kemitraan kemakmuran jangka panjang."

Pemerintah Indonesia bersama dengan perwakilan ADB di Indonesia sedang berupaya merumuskan Country Partnership Strategy (CPS) 2020-2024 dan Country Operation Business Plan (COBP) 2020-2022.

COBP terdiri dari pipeline berbagai proyek dari berbagai sektor yang mencerminkan kebutuhan pemerintah berdasarkan sektor prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Pipeline ini juga akan mengakomodasi kebutuhan pemerintah untuk RPJMN 2020-2024,” ujarnya.

Dalam COBP ini, sektor utama proyek adalah sektor energi (37% dari jumlah total pinjaman), diikuti sektor manajemen publik (20 %), sektor finansial (11 %), serta sektor pertanian dan sumber daya alam (11%). Sektor lainnya yang juga difokuskan dalam COBP ini adalah sektor air dan layanan perkotaan (7 %), sektor pendidikan (6 %), sektor transportasi (5 %), dan sektor perlindungan sosial (3 %).

Jalur pipeline COBP juga terdiri dari campuran sumber modal yang baik dan berimbang atau a well balanced mix of modalities.

Per periode 2020-2022, average project loans memiliki porsi sekitar 57% dari total pipeline, policy-based loans sebesar 24%, dan result-based loans senilai 18%.

"Dengan semua potensi kerja sama di masa depan, kami berharap kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan ADB akan membawa hasil yang lebih positif dan kongkrit untuk pembangunan di Indonesia dan membawa dampak yang lebih sejahtera bagi masyarakat Indonesia,” tegas Bambang.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bappenas, Pinjaman ADB, Gempa Palu

Editor : Miftahul Ulum

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top