Bisnis.com, JAKARTA - Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui pinjaman senilai US$150 juta atau sekitar Rp 2,1 triliun kepada pemerintah Indonesia.
Melansir dari laman resmi ADB, Rabu (16/2/2022), bantuan teknis tersebut didanai dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (Department of Foreign Affairs and Trade) sebesar US$1,2 juta atau sekitar Rp 17 miliar dan dari Dana Khusus Kemitraan Pembangunan Sektor Keuangan Luxembourg (Financial Sector Development Partnership Special Fund) sebesar US$375.000 atau sekitar Rp 5 miliar.
Kepala Unit Pembiayaan Hijau dan Inovatif ADB untuk Asia Tenggara Anouj Mehta menyampaikan pinjaman tersebut merupakan The Sustainable Development Goals Indonesia One-Green Finance Facility (SIO-GFF). Adapun, pinjaman ditujukan agar bisa menjadi katalis hingga delapan kali dari dana yang mereka investasikan, guna mendukung infrastruktur yang ramah iklim dan membantu kemajuan Indonesia menuju Sustainable Development Goals (SDG).
"SIO-GFF bertujuan membiayai setidaknya 10 proyek, dengan minimal 70 persen dari pembiayaan tersebut mendukung infrastruktur hijau dan sisanya mendukung SDG. Merupakan yang pertama di kawasan Asia Tenggara, fasilitas ini nantinya akan merancang proyek yang layak dijalankan agar menarik pendanaan untuk melengkapi belanja pemerintah, termasuk dari sumber-sumber swasta, lembaga dan komersial," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (15/2/2022).
Anouj menambahkan fasilitas ini dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan mempercepat pemulihan Indonesia dari pandemi Covid-19 dengan menghimpun modal dan menciptakan lapangan kerja.
Nantinya, kata dia, pinjaman tersebut akan diteruskan lagi pada lembaga milik negara untuk pembiayaan infrastruktur, yakni PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI yang akan mengelola fasilitas tersebut.
Tidak hanya itu, ADB juga telah menyetujui bantuan teknis untuk membantu memperkuat PT SMI dalam menjalankan fasilitas tersebut yang diharapkan dapat memperluas layanan PT SMI sehingga mampu mendukung peminjam lainnya dan mengkatalis pendanaan swasta.
Di lain sisi, Spesialis Senior Sektor Keuangan ADB Benita Ainabe menilai dengan model pembiayaan inovatif yang memasukkan standar hijau global, SIO-GFF dapat membantu Indonesia untuk fokus pada infrastruktur tangguh iklim seiring pemulihannya dari pandemi Covid-19.
"Mengingat, Indonesia merupakan negara terbesar kelima di dunia sebagai sumber emisi gas rumah kaca dan berkontribusi pada lebih dari setengah emisi gas rumah kaca di Asia Tenggara," imbuhnya.
Kebutuhan pembiayaan infrastruktur tahunan di Indonesia dari 2016 hingga 2020 diperkirakan rata-rata sekitar US$74 miliar dengan kesenjangan pembiayaan infrastruktur setiap tahunnya mencapai US$51 miliar, setelah memasukkan komponen perubahan iklim, menurut laporan ADB.
Adapun, fasilitas tersebut dimaksudkan untuk membantu mengelola risiko kredit selama siklus hidup proyek, khususnya pada tahap konstruksi dan tahun-tahun awal operasi komersial saat arus kas masih negatif. Ini terutama akan menawarkan pinjaman, namun juga mungkin memberikan ekuitas, utang yang bisa dikonversi dan jaminan, untuk mengurangi risiko kredit proyek dan menarik pemberi pinjaman komersil.
