Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali menawarkan dua jenis proyek infrastruktur perhubungan darat, yakni terminal tipe A dan jembatan timbang (JT).
Direktur Jenderal Hubdat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi menyatakan bahwa pelaksanaan kerja sama dapat melalui sewa, kerja sama pemanfaatan (KSP), bangun guna serah (BGS) dan bangun serah guna (BSG) serta kerja sama penyediaan infrastruktur (KSPI) dilakukan terhadap barang milik negara yang sudah jelas status kepemilikan asetnya.
"Hal ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Kementerian Keuangan No. 78/2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN),“ katanya dalam keterangan resmi yang diterima, Selasa (30/4/2019).
Sementara itu, skema yang lainnya yaitu kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) berdasarkan Peraturan Presiden No. 38/2015 tentang Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
Ada juga Peraturan Menteri PPN No. 4/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan KPBU, yaitu kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah khususnya dalam melaksanakan pelayanan umum.
“Skema KPBU ini sangat potensial untuk dimanfaatkan dalam pembangunan infrastruktur transportasi yang saat ini masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan diharapkan menjadi solusi atas keterbatasan APBN yang dimiliki pemerintah dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur,” tambahnya.
Dia menyampaikan rencana kerja sama untuk proyek-proyek infrastruktur seperti terminal penumpang tipe A, UPPKB/jembatan timbang, dan infrastruktur lainnya yang ada di lingkungan Ditjen Hubdat dengan pihak ketiga.
Beberapa terminal penumpang tipe A yang akan dikerjasamakan yaitu Terminal Tirtonadi Kota Surakarta, Terminal Tawang Alun Kab. Jember, Terminal Harjamukti Kota Cirebon, Terminal Mangkang Kota Semarang, Terminal Ciakar Kab. Sumedang, dan Terminal Tipe A K.H. Ahmad Sanusi Sukabumi. Sedangkan untuk UPPKB terdapat 134 UPPKB yang potensial untuk dikerjasamakan.
Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 853/2017 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Wilayah Indonesia dan KM No. KP 529/2017 tentang Penetapan Lokasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor di Seluruh Indonesia, telah ditetapkan penentuan lokasi 99 Terminal Tipe A dan 134 UPPKB.
"Seluruh infrastruktur ini sangat berpotensi untuk dilakukan kerja sama dengan pihak ketiga sehingga pemanfaatannya dapat lebih optimal," ungkapnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Ikmal Lukman menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia saat ini telah menjadikan penyediaan infrastruktur prioritas untuk mendukung upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi ke depan.
“Untuk pelaksanaan program tersebut Pemerintah telah melakukan kerja sama dengan Badan Usaha baik BUMN, BUMD maupun pihak swasta dalam rangka mengatasi terbatasnya anggara pemerintah. Di samping itu, saat ini juga pemerintah juga akan menawarkan kerja sama dengan badan usaha dalam rangka pengelolaan aset infrastruktur,” ujar Ikmal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
